‎Aksi Skala Besar Akan Dilakukan Forum Purbalingga Bersatu, Slamet: Ada 7 Poin Tuntutan ke Bupati

‎
‎Purbalingga, LENSANUSANTARA.CO.ID –  Berlokasi di Cafe Dapur Mbah Sumini, Kaligondang, masyarakat yang tergabung dalam Forum Purbalingga Bersatu (FPB), menggelar rapat menindak lanjuti hasil audensi yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati pada Rabu, (3/9/2025) tadi malam, dimana dalam pertemuan tersebut dianggap tidak menemukan titik temu terkait beberapa poin yang diajukan.
‎
‎Dalam aksi internal atau tertutup tersebut, ada 7 poin tuntutan dari FPB, diantaranya meminta PBB wajib dikembalikan ke aturan semula, mendesak Bupati Purbalingga mengusut tuntas pungli proyek fisik dan non fisik, Perda CSR yang dianggap belum kongrit dan terbuka harus secepatnya dibahas, BUMD wajib dievaluasi menyeluruh, mengevaluasi Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD), menindak tegas rangkap jabatan, serta menyikapi masalah di beberapa OPD tentang kinerja yang dianggap belum transparan secara serius.
‎
‎Dalam pertemuan tersebut, anggota FPB yang terdiri dari beberapa unsur elemen masyarakat seperti LSM, Ormas, OKP, Tokoh Masyakarat tersebut menegaskan, jika tuntutan mereka di indahkan, akan melakukan aksi tanpa batas (berskala besar).
‎
‎”Hari ini adalah pertemuan untuk menindak lanjuti audensi semalam, dan menuntut kepada Bupati Purbalingga terkait beberapa kebijakan untuk masyarakat kurang yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan keagamaan, dan lainnya ada sekitar 7 tuntutan yang disebutkan tadi,” jelas Ketua Koordinator Slamet Wahidin, Kamis, (4/9/2025).
‎
‎Ditanya terkait adanya isu dan desas desus tentang proyek yang selama ini dikuasai oleh Wakil Bupati, Slamet saat ditanya mengatakan,” Lha itu termasuk semalam sudah disampaikan,terkait tatanan yang selama ini berjalan dan dilakukan oleh oknum-oknum bisa segera di tindak lanjuti baik Perdata maupun Pidana, termasuk kemarin juga setiap pekerjaan diwajibkan setor dari 10 sampai sekian persen, ini juga harus ditindak lanjuti oleh Bupati,” kata Slamet.
‎
‎Selain itu, dalan perempuan tersebut juga menegaskan, jika tuntutan tidak dipenuhi oleh Bupati, FPB berencana akan melakukan aksi berkelanjutan hingga turun kejalan.
‎
‎”Akan ada kegiatan berlanjut, karena ini sifatnya tidak ada Insidental tetapi pergerakan tanpa batas, bukan di periode ini saja, karena kita sebagai warga masyarakat yang peduli tentang sosial kemasyarakatan akan kita kawal terus apapun yang selama ini berjalan, sedang berjalan maupun sudah berjalan,” tegas Slamet.
‎
‎Dibalik aksi tanpa batas, FPB berharap agar Pemerintah Daerah Purbalingga bisa sinergis dengan masyarakat aman, nyaman dan damai.
‎
‎”Mitra itu bisa berjalan dengan apa yang sesuai dengan UUD 1945, yang namanya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, jadi prinsipnya bukan pembangunan yang mercusuar atau pendapatan Daerah yang harus di tuntut harus tinggi, jadi kesejahteraan itu bisa kita raih melalui kebersamaan antara Birokrasi Pemerintah dengan masyarakat, kita dari elemen lintas masyarakat menghendaki agar sesuatu kebijakan Pemda Purbalingga harus di komunikasikan secara terbuka, umum, transparan bahwa semua untuk masyarakat,” ungkap Slamet.
‎
‎Terkait adanya indikasi jual beli proyek, Slamet yang didampingi beberapa anggota FPB lainnya membeberkan tentang kebenaran dengan gamblang.
‎
‎”Memang itu terjadi, makanya saya sampaikan dari awal ini perlu di tindak lanjuti Bupati terkait dengan administrasi, itu yang kita kehendaki kita, namun kita juga tidak menghendaki sampai Purbalingga ada huru hara, temen-temen hanya menghendaki ayo kerjasama dengan Pemerintah Daerah, kalau untuk masyarakat ayo, jangan hanya dengan paparan lesan, ada azaz manfaat dan Maslahat, itu yang sering kita gaungkan ke Pemda maupun masyarakat, kita punya Bupati baru yang cerdas, muda, pengusaha, jadi masyarakat harus menikmati bagus jalannya, enak kerjanya,” pungkas Slamet. (Gunawan).
‎