Kotawaringin Barat, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Ke-II Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kobar, Rabu (3/9/2025).
Anggota DPRD Kobar dari Fraksi Gerindra, H. Ali Rahmat membacakan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD. Ia menegaskan, dokumen KUA-PPAS 2026 telah melalui proses pembahasan mendalam dengan mengutamakan prinsip efisiensi, sinergi antarprogram, dan hasil yang terukur untuk kesejahteraan masyarakat.
“Tema pembangunan tahun 2026 adalah Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kemandirian Ekonomi untuk Pemerataan Kesejahteraan,” ungkap Ali Rahmat.
Tujuh Prioritas Pembangunan 2026:
Peningkatan kualitas pendidikan inklusif dan daya saing generasi muda
Pemerataan layanan kesehatan serta penurunan angka stunting
Penguatan ekonomi kerakyatan dan hilirisasi potensi unggulan daerah
Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah
Penanggulangan kemiskinan melalui penguatan ketahanan sosial
Transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital
Optimalisasi pendapatan asli daerah untuk kemandirian fiskal
Rincian Anggaran 2026:
Pendapatan Daerah: Rp 1,701 triliun
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp 451,5 miliar (naik Rp 18 miliar dari tahun sebelumnya)
Pendapatan Transfer: Rp 1,25 triliun (mengalami penurunan)
Belanja Daerah: Rp 1,711 triliun
Defisit Anggaran: Rp 10 miliar
Pembiayaan Netto: Rp 10 miliar, bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya
Ali Rahmat menjelaskan, penyusunan anggaran menggunakan pendekatan money follow program priority dan program priority follow outcome, yang memastikan setiap alokasi dana diarahkan pada program prioritas yang memberikan dampak langsung dan dapat diukur hasilnya.
Selain fokus pada peningkatan PAD, kebijakan anggaran 2026 juga menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan sumber daya manusia.
Rapat paripurna ditutup dengan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, baik DPRD maupun TAPD. “Kami berharap kesepakatan ini menjadi dasar kuat dalam penyusunan APBD 2026 yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Firman Muliadi).
