Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID — Semangat Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam menguatkan integritas birokrasi kembali terlihat melalui kegiatan penyuluhan hukum yang digelar untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 2025. Acara yang berlangsung di Ruang Sabha Bina Praja Sekretariat Daerah tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Bondowoso, H. Abd. Hamid Wahid, M.Ag., dengan mengusung tema “Berantas Korupsi untuk Kemakmuran Rakyat.” pada Selasa (9/12/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Hamid menegaskan bahwa upaya memerangi korupsi tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, gerakan antikorupsi harus dimulai dari dalam tubuh pemerintahan sendiri melalui pembenahan sistem dan perilaku. Ia menyebut bahwa praktik korupsi merupakan ancaman serius yang mampu menghancurkan fondasi pembangunan.
“Korupsi tidak hanya menguras anggaran, tetapi merampas hak masyarakat untuk mendapat layanan publik yang layak,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti bahwa perubahan sistemik jauh lebih penting daripada sekadar tindakan hukuman. Ia meyakini bahwa pencegahan merupakan langkah paling efektif dan berjangka panjang.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan yang tegas. Kita harus memperkuat pencegahan melalui sistem pelayanan publik yang transparan, pengelolaan anggaran yang akuntabel, dan pengawasan internal yang bekerja tanpa kompromi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Hamid mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesadaran etis dalam bekerja. Ia menegaskan bahwa integritas tidak boleh hanya menjadi semboyan, melainkan harus tertanam sebagai budaya birokrasi.
“Integritas adalah pondasi birokrasi modern. Tanpa integritas, secanggih apa pun sistem yang kita bangun, tetap akan bocor. Karena itu, komitmen moral ASN adalah kunci,” tambahnya.
Ia kembali mengingatkan bahwa pembangunan mustahil mencapai hasil optimal selama korupsi masih dibiarkan tumbuh dan menggerogoti sistem.
“Tidak akan ada lompatan pembangunan selama korupsi masih menjadi parasit dalam tata kelola pemerintahan. Kita ingin Bondowoso tumbuh dengan pondasi yang bersih, adil, dan berkeadilan,” tegas Bupati.
Penyuluhan hukum ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman seluruh perangkat daerah mengenai pentingnya menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah menargetkan kegiatan tersebut dapat menjadi pijakan baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso Dzakiyul Fikri sebagai narasumber, Inspektur Kabupaten, serta seluruh perangkat daerah yang memiliki peran sebagai kuasa dan pengguna anggaran.
Jika ingin dibuat lebih panjang, lebih formal, atau lebih jurnalistik, tinggal bilang saja!
