OKU, Lensa Nusantara – Pembangunan merupakan salah satu indikator penilaian bagi majunya suatu daerah, Pembangunan meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek sosial, budaya, ekonomi sampai dengan politik. Pembangunan juga bertujuan untuk meningkatan taraf hidup masyarakat di daerah melalui pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sementara itu pembangunan di daerah perbatasan dan plosok kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang bersifat strategis karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan kabupaten tetangga, adanya kesenjangan dari aspek sosial, budaya dan ekonomi.
Gejala tersebut akan menimbulkan ke kekhawatiran bagi pemerintah jika hanya dibiarkan saja, karena masyarakat di daerah perbatasan lebih memilih kabupaten tetangga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal pembangunan wilayah perbatasan merupakan salah satu komitmen dan kebijaksanaan pembangunan yang telah digariskan dalam GBHN 1993 dan Repelita VI. GBHN 1993 mengamanatkan bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan di seluruh tanah air, pembangunan daerah dan kawasan yang kurang berkembang, seperti di kawasan plosok, daerah terpencil, dan daerah perbatasan perlu ditingkatkan sebagai perwujudan Wawasan Nusantara. Khususnya dalam Repelita VI, pembangunan daerah diarahkan untuk lebih mengembangkan dan menyerasikan laju pertumbuhan antar daerah dan antara kota dan desa, antarsektor, serta pembukaan percepatan pembangunan kawasan, daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan, dan daerah terbelakang lainnya, yang disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah bersangkutan sehingga terwujud pola pembangunan yang merupakan perwujudan Wawasan Nusantara. Tetapi dalam kenyataannya pemerintah kurang serius dalam upaya untuk pembangunan dan mengembangkan potensi di daerah perbatasan, padahal daerah perbatasan merupakan wilayah yang sangat rawan dan sangat berpontensi timbulnya konflik.
Oleh karena itu demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah plosok perbatasan pemerintah harus terjun langsung untuk membangun dan mengembangkan potensi yang ada di daerah perbatasan dan jangan sampai ada kesenjangan antara pembangunan di kota dan wilayah perbatasan. Dan bagaimanapun daerah perbatasan merupakan bagian wilayah kabupaten Pemerintah juga harus membangun infrastruktur yang baik untuk kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan agar masyarakat di daerah perbatasan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak sampai bergantung lagi kepada kabupaten tetangga. (Alhafiz)
