Buton Utara, Lensa Nusantara.co.id – Jelang pilkada Polemik Ibu Kota Kabupaten Buton utara,kini kembali menjadi isu hangat dan ramai di perbincangkan publik buton utara.
Beberapa komentar bermunculan dari kalangan Pemuda dan Mahasiswa,pegiat Hukum,tokoh masyarakat/Politik Hingga pejabat Daerah itu sendiri dalam menanggapi polemik yang sejak kurang lebih tiga belas(13)tahun tidak ada titik terang penyelesaiannya.
Dilangsir dari pemberitaan beberapa media lokal beberapa waktu lalu,Bupati buton Utara Abu Hasan mengatakan bahwa yang menjadi polemik ibu kota sebenarnya adalah sebuah kesalahan pemerintahan periode sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati butur.
Hal itu Di tanggapi oleh Jumsir Lambau, Salah seorang Tokoh politik daerah setempat,dimana di sebutkan polemik ibu kota butur yang sebenarnya ialah masih bagian dari Residu proses politik pembentukan kabupaten buton utara,yang mana pada saat itu masyarakat daerah tersebut sebagian besar menginginkan ibu kota terletak di ereke,kec.Kulisusu,bukan di buranga,kec Bonegunu.
Ini sebenarnnya masih bagian dari residu dari proses politik pembentukan kabupaten buton utara,dimana pada saat itu masyarakat buton utara sebagian besar menginginkan Ibu Kota di Ereke,Kec.Kulisusu.bukan di buranga.jelas mantan ketua DPC PDIPButur itu.sabtu,26 september 2020.
Jumsir menilai stetmen yang di katakan Abu Hasan Pada awak media beberapa waktu lalu adalah sebuah kegalauan atas janji-janji politik yang tidak mampu di penuhinya.jumsir mengatakan dimasa kampanye pemilu kada butur 2015 lalu Abu Hasan dengan tegas berjanji pada masyarakat untuk berkantor di buranga apabila terpilih sebagai Bupati.
Kalau saya liat stetmen Abu Hasan di media dia tu lagi galau,galau karna janjinya yang tidak di tepati.bahwa dia akan siap untuk memfunsikan buranga,waktu itu saya dampingi sendiri,dia keluarkan stetmen dengan tegas di hadapan masyarakat buranga,”kalau saya terpilih saya akan berkantor di buranga,itu kantot saya,jelas jumsir meniru ucapan janji kampanye Abu Hasan 2015 silam.
Lebih lanjut jumsir membandingkan,pemerintahan sebelum abu hasan menjabat sebagai bupati buton utara terdapat upaya-upaya memfunsikan buranga sebagai ibu kota daerah serta upaya menghargai undang-undang.sedangkan di masa pemerintahan saat ini (Abu Hasan)sama sekali tidak ada upaya menghargai undang-undang seperti pemerintahan sebelumnya.
Jumsir menjelaskan,dimasa pemerintahan bupati sebelumnya kegiatan pembagunan dan pelayanan dalam upaya memfunsikan dan menghargai undang-undang sangat jelas ada ketimbang pemerintahan saat ini.sebelumnya terdapat bagunan bangunan seperti kantor dan pelayananya,acara-acara daerah hingga iven kenegaraan banyak di gelar di buranga,tidak seperti pemerintahan saat ini.
Kalau kaitkan dengan tudingan abu hasan tentang kesalahan pemerintahan sebelumnya itu keliru,contohnya di zamanya Kasim di bangun kantor bupati di buranga di zamanya Ridwan Zakaria juga banyak di bangun,dalam.seminggu beliau sering melakukan pelayanan atau berkantor di sana,bahkan iven daerah hingga kenegaraan selalu di lakukan di sana,ketimbang sekarang yang sama sekali tidak ada.tegas jumsir.
Di singgunya juga soal fasilitas yang menjadi alasan Abu Hasan untuk tidak melakukan aktifitas pelayanan di buranga,jumsir menjelaskan itu adalah sebuah ketidak seriusan pemimpin dan tidak logis untuk di jadikan alasa,dimana kebutuhan daerah dan fasilitas daerah itu menjadi kewenangan bupati sebagai kepala daerah.untuk membangun dan mengadakannya demi pelayanan publik.
Kenapa harus jadikan kurangnya fasilitas sebagai alasan untuk tidak berkantor di sana.dia kan Bupati,punya kewenangan untuk membangun atau mengadakannya.apalagi buat pelayanan publik.punkas Jumsir.(Dirwanto)
