Kaur, LENSANUSANTARA.CO.ID – Menindaklanjuti Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan peraturan BKKBN nomor 12 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting Indonesia tahun 2021-2024, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas P2KBP3A Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan Identifikasi Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap 1 tahun 2023 dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kaur.
Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. Sinaruddin yang didampingi oleh Kepala Dinas P2KBP3A Diraswan S.Sos, Plt Kepala Dinas Kesehatan Yanuar Aris Pribadi, S.E., Kades Bukit Indah Karsono, seluruh Kepala OPD terkait, Camat Nasal, Kepala Puskesmas Nasal dan Tim AKS Kabupaten Kaur. Acara tersebut dilaksanakan di Balai Desa Bukit Indah Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur, Selasa 29 Agustus 2023.
Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi resiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, menganalisis faktor-faktor resiko terjadinya stunting pada baduta/balita stunting sebagai upaya pencegahan penanganan kasus dsn perbaikan tata laksana kasus yang serupa.
Kepala Desa Bukit Indah, Karsono dalam sambutannya menyampaikan terimakasih karena sudah mempercayai Desa Bukit Indah sebagai tempat kegiatan AKS ini, dan juga siap mendampingi untuk menuju ke lokasi warga yang menjadi sasaran stunting.
“Kami selaku pemerintahan Desa Bukit Indah mengucapkan banyak terimakasih kepada Pemda Kaur karena telah memberikan kepercayaan kepada desa kami selaku lokasi acara pembukaan identifikasi audit kasus stunting ini, kami juga siap mengantarkan tim AKS semuanya menuju lokasi rumah-rumah warga yang dalam hal ini menjadi sasaran stunting ini. Kami sangat berharap akan bantuan dari Pemda Kaur kepada warga kami yang terkena dampak resiko stunting ini,” ujar Karsono
Sementara itu Asisten I dalam sambutannya menyampaikan bahwa penanggulangan stunting merupakan program prioritas nasional, untuk itu perlu mendapatkan perhatian kepada warga yang terkena resiko stunting.
“Karena program stunting ini adalah program prioritas nasional, maka warga masyarakat yang terkena resiko stunting perlu mendapatkan perhatian meliputi pemantauan status gizi dan perkembangan anak. Untuk itu saya berharap di tingkat desa, bidan desa dan petugas gizi puskesmas bersama-sama dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk melakukan penelusuran, penemuan bayi dan balita berpotensi stunting dengan memaksimalkan penggunaan elsimil (elektronik siap nikah siap hamil) oleh kader TPK,” ujar Asisten I.
Kepala Dinas P2KBP3A dalam sambutannya menyampaikan tentang hasil prevalensi stunting yang ada di Kabupaten Kaur. Hasil prevalensi stunting di Kabupaten Kaur tahun 2022 yakni 12.4% dari tahun 2021 yakni 11.3%.
“Itu merupakan evaluasi dan tanggung jawab kita bersama dimana target kita Kabupaten Kaur tahun 2024 angka prevalensi stunting diharapkan menjadi satu digit sebesar 9% sesuai dengan komitmen bersama dari hasil rembuk stunting, Kabupaten Kaur terus berbenah untuk mencapai kaur bebas stunting atau zero stunting,” ujarnya. (SMI)
