SBB, lensanusantara.co.id – Meskipun saat ini masih terkendala dengan Peraturan Daerah (Perda), namun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), PT Persada Saka Mese Nusa sudah menyiapkan beberapa strategi untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Hal itu disampaikan Direktur Utama BUMD, PT Persada Saka Mese Nusa, Muhammad Jais Patty saat di wawancarai media ini di ruang kerjanya, Selasa (06/10/2020).
Menurutnya, sesuai dengan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah BUMD oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), pihaknya telah mempersiapkan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) sambil menunggu Perda BUMD ditetapkan.
“Kami sudah mempersiapkan strategi untuk meningkatkan PAD bagi daerah ini. Bahkan konsepnya telah kami susun dan telah rampung beberapa bulan yang lalu. Tinggal menunggu Perda BUMD yang sementara dalam proses”. Jelasnya.
Ketika ditanya, apa saja strategi yang telah disiapkan tersebut, alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyebutkan bahwa strategi tersebut antara lain Pengelolaan APBN dan APBD, Penyertaan Modal BUMD dan Investasi.
“Ada tiga strategi yang kami siapkan, yaitu Pengelolaan APBN dan APBD secara optimal, Penyertaan Modal BUMD untuk usaha, dan Investasi”. Sebutnya.
Sambungnya, saat ini pendapatan daerah dari pengelolaan APBN dan APBD belum optimal sehingga terjadi bocornya anggaran ke luar daerah dan tidak kembali ke daerah terutama di belanja modal.
“Pengelolaan APBN dan APBD harus lebih optimal, sehingga meminimalisir bocornya uang ini keluar daerah terlalu banyak. Saat ini jalur pendapatan daerah ini sebagian besar hanya dari Galian C. Sementara belanja modal dari anggaran itu tidak terkanalisasi sama sekali. Bayangkan puluhan milyar untuk beli material kontruksi oleh pihak ketiga harus belanja di Ambon atau daerah lain? Besar sekali.
Kalau terkanalisasi dengan baik, sebagian uang tersebut akan kembali lagi ke kas daerah dan akan bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur lainnya. Ya kembali ke masyarakat lagi,” jelasnya.
Disinggung soal besarnya penyertaan Modal dari daerah, Patty menjelaskan pihaknya akan menerima berapa modal dari daerah yang akan diberikan ke BUMD untuk dikelolah yang mana tergantung kemampuan APBD.
“Kalau Penyertaan Modal itu disesuaikan dengan kemampuan APBD daerah ini. Meskipun Rencana Bisnis BUMD besar, tapi kalau APBD nya kecil, tidak bisa dipaksakan juga. Meskipun asumsinya kalau penyertaan modal besar, pendapatan juga akan besar bila dilihat dari Rencana Bisnisnya. Tinggal dilihat Rencana Bisnis apa yang bisa jalan dulu dengan Modal awal ini. Pada dasarnya kami ikut saja berapa modal yang akan diberikan ke BUMD oleh daerah untuk dikelolah. Yang terpenting, Daerah ini harus bisa memulai. Kita tunggu saja hasil pembahasan di DPRD nanti,” ujarnya.
Selanjutnya, strategi berikutnya adalah masuknya Investasi ke Kabupaten SBB. Menurutnya, pentingnya Investasi itu disaat pembangunan daerah lambat disebabkan rendahnya pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat kurang bergerak.
“Urgensi masuknya investasi adalah hal yang harus dilihat pertama kali. Kalau daerah ini pendapatannya ratusan milyar atau trilyunan, ngapain kita minta investasi masuk, tapi kalau perkembangan daerah lambat disebabkan oleh pendapatan daerah rendah, tidak adanya lapangan kerja, perekonomian masyarakat kurang bergerak, pendapatan Bruto per Kapita rendah disitulah urgensi masuknya investasi. Investasi itu dalam desain kami peruntukkan untuk mengelolah potensi asli daerah, baik itu perikanan, pertanian, peternakan maupun hasil perkebunan tentu saja dalam bentuk industri yang terstandar. Lalu investasi itu bukan saja uang, tapi juga dalam bentuk barang, misalnya untuk PLTS atau seperti lampu-lampu jalan itu, PJU-TS. Apakah daerah bisa bekerja sama soal itu? Sangat bisa karena menyangkut pengadaan infrastruktur. Apa saja itu? lihat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang KPBU. Disitu semuanya ada untuk dikerjasamakan. Tergantung daerah
