Rembang, LENSANUSANTARA.CO.ID – Aksi jalan kaki yang dilakukan Lilik Yuliantoro dengan rute Rembang – Jakarta. Hal itu dilakukannya dalam rangka memperjuangkan pencemaran limbah kelapa sawit yang dibuang di wilayah Kecamatan Sluke, Rembang dewasa ini.
Aksi jalan kaki sejauh lebih kurang 600 kilometer itu, diawali dari kantor DPRD Kabupaten Rembang pada Rabu (20/1/2021) siang. Sembari meminta izin keberangkatannya menuju Jakarta, melakukan aksi jalan kaki tersebut.
“Hari ini saya berangkat menuju Jakarta, tujuan Istana Negara bertemu pak Presiden Jokowi. Saya bermaksud menyampaikan aspirasi masyarakat yang resah atas kondisi pencemaran limbah yang terjadi di Sluke, Rembang ini,” kata Lilik kepada wartawan sebelum berangkat.
Lilik mengenakan baju batik lurik, celana kain, dan sendal karet lengkap dengan blangkon. Bermodalkan dua helai baju ganti, sepasang sendal ganti, dan beberapa bendel berkas aduan tentang kondisi limbah, dibawanya dalam aksi jalan kaki tersebut.
“Kenapa jalan kaki, karena merupakan simbol perjuangan dari para leluhur kita. Targetnya sampai Jakarta 25 hari. Nanti rest Semarang, ketemu Gubernur, ke LH Jawa Tengah, ke DPR Jawa Tengah, Kajati, dan Kapolda,” ucap Lilik
“Saya tergerak secara pribadi untuk memperjuangkan ini, karena limbah yang begitu hebatnya, terkesan tidak mendapat perhatian khusus dari pihak terkait. Saya murni melakukan aksi ini atas inisiatif pribadi, saya tidak mau dikaitkan dengan barbagai hal, saya memang warga Blora, tapi saya berjuang untuk kelestarian alam, utamanya di Rembang dalam hal ini, inisiatif saya pribadi,” lanjutnya.
Ketua Koalisi Indonesia Lestari (Kawali) Jawa Tengah, Heri Hermawan yang turut mendampingi aksi Lilik, menyebut kondisi terkait limbah kelapa sawit cukup meresahkan masyarakat setempat.
“Selama dari bulan April, Kawali mendapat curhataan dari masyarakat terkait datangnya puluhan ribu ton limbah B3 dari luar jawa, atau limbah penyaringan sawit. Berbahaya karena memiliki bau yang sangat tajam, bersama masyarakat kita menindak lanjuti permasalahan ini. Ternyata mereka (Dewan) tidak tahu akan limbah tersebut. Masyarakat terdampak, kita, belum tahu siapa pemilik limbah tersebut,” jelasnya. (Ag)
