BeritaDaerah

Dana Bumdes Desa Padang Sawah Diduga Fiktif

×

Dana Bumdes Desa Padang Sawah Diduga Fiktif

Sebarkan artikel ini

Kampar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Saat di tanya kades angaran dana Badan Usaha milik Desa (Bumdes) peruntukannya Alilubiz kepala desa Padang Sawah kecamatan Kampar kiri blok whastapp wartawan.

Bermula informasi masyarakat setempat katanya Alilubiz sang Kades diduga telah menyalahgunakan Bantuan Keuangan yang bersumber dari angaran dana Bumdes tiga tahap uang Bumdes fiktif oleh kades di dijadikan untuk keperluan pribadi.

Example 300x600

Ditahun 2017 lalu kata warga tempatan, dana Bumdes berkisar 80 juta dipinjam kades dengan alasan untuk pembelian tanah desa Padang sawah.tau taunya tanah tersebut dibelikan untuk tanah pribadi kades.

BACA JUGA :  Polsek Sukolilo Amankan Pelaku Pencurian Uang Kotak Amal

“Setelah ketahuan kades mengakuinya tanah itu dibeli kebun sawit milik pribadi. tapi laporan keuangan kades meminjam dana Bumdes yang tertulis ataupun surat pertangungjawaban (SPJ) hingga kini tidak ada kata warga.(28/07/2021).

Lanjut di ungkapkan warga yang tidak mau namanya di tulis, di tahun 2018 pekan lalu dana Bumdes diduga pakai Alilubiz sekira 150 jutaan catatan tertulis kalau kades meminjam alasan Alilubiz kuata tidak adalah.

BACA JUGA :  Berlangsung Tertutup, Cak Emil dan Ra Hamid Bertemu di PP. Nurul Jadid Probolinggo

“Setelahnya pemijaman tidak lama kemudian terbitlah pangkalan gas LPG mengatas namakan pribadi pak kades diduga kades memakai angaran Bumdes.

“Ditahun 2018 dipakai lah dana Bumdes untuk keperluan ini itu untuk hal hal pengerusan desa dan Bumdes di perkirakan total mencapai Rp.300 jutaan di tiga tahap.terang warga.

Tempat terpisah dikatakan juga oleh Ketua BPD ” setelah kami memantau kelokasi pangkalan Gas LPG ketua BPD membenarkan pangkalan LPG tersebut milik pribadi bukan milik Bumdes Desa Padang sawah.

BACA JUGA :  Doa Lintas Agama di Pendopo Bojonegoro, Bingkai Kebersamaan dalam HJB ke-345

“Selanjutnya sesuai keterbukaan informasi dan aturan yang dituangkan dalam juknis. soal sanksi atau resiko kalau disini ada melanggar aturan tentu kita terpulang kepada juknis dan perundang-undangan.”(dsl)

**) IIkuti berita terbaru Lensa Nusantara di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.

Tinggalkan Balasan