Pangandaran, LENSANUSANTARA.CO.ID – 22)11/2021.Program perbaikan RUTILAHU merupakan komitmen Pemda Provinsi Jabar di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum untuk mewujudkan hunian yang sehat bagi masyarakat. Multiplier effect-nya diharapkan hunian sehat dapat meningkatkan derajat kesehatan penghuninya.
Keluarga calon penerima manfaat program rutilahu merupakan hasil usulan desa/kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
Program pemerintah khususnya bagi keluarga belum beruntung atau keluarga miskin memang selalu dinantikan oleh mereka yang benar benar membutuhkan. Namun, diperjalanan ternyata program ini banyak dipandang tak merata, karena masih ada saja orang yang seharusnya menerima justru tak mendapatkan padahal sudah sesuai dengan kriteria, hal ini tentu saja banyak menimbulkan kecemburuan.
Seperti di Desa Bojongkondang Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) ironisnya disinyalir banyak terjadi penyimpangan dan jadi sorotan masyarakat setempat, pasalnya ada dugaan program Rutilahu di jadikan lahan usaha untuk kepentingan pribadi atau kelompok, dengan cara main nota/ bon seperti bahan material pun harganya selangit dan diduga ada Mark up.
Seperti di sampaikan salah satu warga Desa Bojongkondang berinisial YI bersama awak media mengatakan, ” matrial pengirimannya tidak sesuai dengan harapan penerima manfaat, dirinya telah melakukan investigasi ke beberapa penerima manfaat, karena saya merasa peduli terhada pembangunan di desa sendiri, sehingga saya melakukan klarifikasi kepada LPM Desa Bojongkondang selaku pengelola, namun ternyata tidak ada tindak lanjutnya, ungkapnya. Senin (22/11/2021).
Hal serupa juga di sampaikan warga penerima manfaat atas nama RN warga dusun bojongkondang, RT 03, RW 01, Rukman mengatakan hal yang sama bahwa program rutilahu di desa bojongkondang di akalin oleh oknum pengurus. Akibat dari semua itu saya sempat emosi, sehingga nota barang saya kembalikan ke pihak yang sudah membuat nota parahnya lagi anggaran untuk HOK pun hingga saat ini belum diterima, padahal bangunan saya sudah selesai,” kata Rukman.
Sementara saat di temui awak media di ruang kerjanya, Suryaman selaku Kades Bojongkondang mengaku belum mendengar gejolak apapun soal program rutilahu di Desa Bojongkondang. Suryaman mengatakan, kita dari pemerintah telah mengajukan rutilahu sebanyak 90 unit rumah yang di anggap tidak layak huni, namun realisasinya hanya 80 rumah,”jelasnya.
“Untuk menentukan siapa yang mendapatkan atau yang tidak mendapatkan bantuan rutilahu itu bukan kewenangan kami, karena kita hanya mengajukan saja, semoga kedepan yang sekarang belum mendapatkan bantuan tahun depan dapat terealisasi,”pungkasnya.(N.Nurhadi/tim)
