Pamekasan, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur menggelar apel pasukan tanggap penanggulangan bencana alam di Lapangan Nagara Bhakti Mandhapa Aghung Ronggosukowati. Selasa (25/10/2022).
Apel tersebut melibatkan TNI, Polri, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dinas sosial (dinsos), dan forum relawan penanggungan bencana (FRPB) Pamekasan.
“Pemerintah melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) terus mengingatkan kita semua akan terjadinya cuaca ekstrem yang berpotensi membahayakan kita semua, karena dapat menyebabkan bencana alam di sekitar kita,” ujar Wakil Bupati Pamekasan, Fattah Jasin membacakan sambutan tertulis Bupati Baddrut Tamam.
Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi bencana di sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Pamekasan berupa angin kencang yang menyebabkan sejumlah rumah warga rusak di wilayah Kecamatan Pakong, dan Pegantenan.
Fattah menjelaskan, Pemkab Pamekasan sebenarnya telah memiliki master plan penanggulangan banjir perkotaan yang dirancang sejak tahun 2017. Tetapi, master plan itu tidak bisa terealisasi lantaran terkendala anggaran ditambah adanya musibah berupa pandemi covid-19 dalam dua tahun terakhir.
“Namun demikian, upaya penanggulangan untuk mencegah secara parsial tetap dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta memaksimalkan partisipasi masyarakat. Seperti kegiatan Berkat Kasih Sayang, Kali Bersih dan saluran tidak tergenang yang kita launching beberapa waktu lalu,” tandasnya.
Gelar pasukan itu berdasarkan surat telegram Danrem 084 Bhaskara Jaya nomor ST/545/2022 tertanggal 19 oktober 2022 guna mengantisipasi terjadinya bencana alam.
“Saya menyadari, bencana alam tidak dapat kita pastikan kehadirannya. Untuk itu diperlukan kesiapsiagaan kita semua, sehingga jika terjadi bencana alam dapat kita menimalisir dampak negatifnya,” tambah dia.
Dia berpesan agar semua elemen bergerak bersama dan bersinergi untuk menanggulangi bencana alam tersebut sesuai dengan peran masing-masing, serta berkoordinasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mulai unsur wilayah, seperti camat, lurah, ataupun unsur teknis seperti dinas kesehatan, Satpol PP, BPBD, Dishub, dan lain-lain.
Dia melanjutkan, apel bersama digelar untuk memastikan kesiapan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Oleh karena, ada empat hal yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama memastikan semua sumber daya manusia (SDM) memahami tugas, peran, alur, dan tanggung jawabnya.
“Ini penting dipahami, karena petugas di lapangan yang akan memberi warna kepada masyarakat, pelayanan yang diberikan akan menjadi motivasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat dan penyembuhan korban dampak bencana,” tandasnya.
Kedua, validitas data korban dampak bencana. Sebab data sangat penting sebagai rujukan atas kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Data merupakan kebutuhan utama dalam mengambil kebijakan, kesalahan data berdampak terhadap kebijakan yang salah.
“Sehingga data yang salah selain tidak bisa menyelesaikan masalah akan menimbulkan masalah baru,” terangnya.
Ketiga, sarana prasarana pendukung berfungsi dengan baik, sehingga petugas dapat memaksimalkan fungsinya memberikan pelayanan terbaik kepada korban bencana. Seperti perahu karet, pelampung, dapur umum, serta seluruh sarana pendukung lainnya.
“Keempat, saya minta dukungan semua pihak termasuk media dan ormas agar secara aktif membangun kesadaran bersama, sehingga dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing. Minimal membuang sampah pada tempatnya, mari bersama kita lindungi keluarga dan masyarakat dengan menjaga lingkungan kita,” pintanya. (Rofiuddin)
