Pamekasan, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan berencana awal tahun 2023 mendatang masyarakat akan menikmati program Universal Health Coverage (UHC).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Mohammad Tarsun menjelaskan, bahwa pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait yang diadakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan dihadiri oleh Dukcapil, dan BPJS Cabang Pamekasan.
“Kita rencanakan di 2023 awal insa Allah sudah UHC,” kata Tarsun, ditemui di ruang kerjanya. Senin (21/11/2022)
Keterlambatan itu menurut Tarsun, dikarenakan pemenuhan Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) untuk Pamekasan tertinggi di Madura, sedangkan jatah dari Penerima Bantuan Iuran Negara (PBIN) merupakan yang terendah.
“Kenapa?, kita ini angka kemiskinan terendah, jadi pusat mengalokasikan kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK.red) itu paling kecil di Madura. Itu keterlambatannya, jadi mau kita support dengan APBD untuk mengincar itu,” jelasnya.
Masih kata Tarsun, tersisa 71.000 masyarakat yang masih belum tercover jika ingin menuju UHC dengan anggaran yang berada di Dinkes.
“Dinas Kesehatan yang tahu masalah anggarannya, kami ini kan hanya bagian data. Kalau urusan data kami siap, artinya cadangan yang belum masuk sebagai peserta PBIN dan PBID itu kami punya banyak. Malah lebih dari 71 ribu itu kami siap,” ucapnya.
Tarsun menambahkan. “Ketika sudah ada perintah input, kita akan input. Itu insa Allah tidak lama lagi kita UHC juga di Madura,” imbuhnya.
Berdasarkan hasil rapat, imbuh Tarsun. UHC diperkirakan awal 2023 antara bulan Januari atau Februari. Dan ia meminta masyarakat untuk menunggu.
Sedangkan yang sudah tercover masih 86 persen dari total keseluruhan masyarakat Pamekasan, dan untuk menjadi 100 persen tersisa 14 persen.
“Tapi cukup 95 persen saja sudah dapat memenuhi,” ujarnya.
Pihaknya sudah berupaya untuk melobi Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Ditjen Linjamsos) dan pusat data kemiskinan (Pusdatin) di Jakarta untuk menambah kuota dan meringankan beban APBD dan harus di support dari PBIN atau PBI JK.
“Jadi upaya-upaya sudah kita laksanakan,” pungkasnya. (Rofiuddin)
