Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto, SH membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertempat di Hotel Surya Yudha, Selasa malam (24/1/2023).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades) dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispermadesdukcil ) Provinsi Jawa Tengah itu, kegiatan rakor juga dihadiri PlH Kepala Dispermades Jateng beserta jajarannya.
Dalam kegiatan tersebut, Plh Kepala Dispermades Provinsi Jawa Tengah, Nur Kholis SE, M.Si, menyampaikan, bahwa pelaksanaan rakor bertujuan untuk meningkatkan sinergritas pemerintah provinsi dan kabupaten dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun anggaran 2023.
Rakor yang mendatangkan beberapa narasumber antara lain Drs. Matheos Tan, M.M. yang saat ini menjadi Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa dengan memberikan materi Arah dan Kebijakan Nasional dalam Pembinaan Pemerintahan Desa pada tahun 2023.
Sementara narasumber lainnya yaitu Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendesa Drs. H. Luthfy Latief, M.Si menyuguhkan topik yang mengarah ke Arah dan Kebijakan Nasional dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa pada tahun 2023.
Tidak hanya narasumber, paparan juga disampikan oleh Bidang Penataan Desa, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pengembangan Kerjasama dan Kawasan Perdesaan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dispermades, Provinsi Jawa Tengah.
Sementara, Pj. Bupati Tri Harso Widirahmanto menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat dan desa sudah berjalan, meski tidak bisa dipungkiri masih adanya catatan yang harus ditindaklanjuti dan agar menemukan berbagai solusi.
“Desa adalah idola bersama dalam prioritas kegiatan dan banyak hal juga yang perlu dicermati dan desa juga idola dalam prioritas kegiatan pembangunan,” kata Pj Bupati Tri Harso dalam sambutannya.
Tri Harso yang juga menjabat sebagai Kepala Dispermades Provinsi Jateng juga menyampaikan terima kasih kepada Pemrov Jawa Tengah, karena pada tahun 2023, karena Banprove untuk kabupaten/ kota berjumlah Rp. 1,8 Triliun bisa digunakan untuk kegiatan operasional Kader pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), pembangunan kawasan dan pengembangan bumdes.
Tri juga mengungkapkan bahwa Dana Desa yang mencapai Rp 7,8 Triliun lebih bisa dialokasikan untuk penangan stunting, kemiskinan, dan padat karya.
Namun Tri Harso mewanti-wanti kepada kepala OPD yang hadir untuk dapat membina para kepala desa dan perangkatnya, agar dalam pengelolaan keuangan selalu mengedepankan integritas dan bekerja sesuai dengan pedoman yang ada.
“Para kepala desa dan perangkat hendaknya meningkatkan integritas. Pedomani aturan yang ada, dan jangan sampai dilanggar. Mengingat pada tahun lalu ada kabupaten di Jawa Tengah dimana terdapat kades tertangkap karena ada masalah dalam pengelolaan dana desa,” pesan Tri Harso.
Rakor sendiri dilaksanakan selama dua hari, 24-25 Januari 2023 dan di ikuti sebanyak 58 peserta, yang merupakan perwakilan dari Dispermades kabupaten/ kota di Jawa Tengah. (kominfo_GN)
