Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Meskipun sudah adanya surat himbauan dari Kemensos tertanggal 24 Februari 2023 lalu, dengan nomor S.171/MS/BS.00.01/2/2023, tentang Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako sudah tidak menggunakan e-warong
Padahal dalam surat tersebut sudah di jelaskan bagaimana mekanisme penarikan penerima bantuan BPNT yang sudah tidak menggunakan e-waroeng seperti biasanya.
Surat Keputusan Kemensos yang seharusnya di sosialisasikan oleh Dinsos ke masyarakat melalui pendamping BPNT masing – masing wilayah seolah dihiraukan dan tidak di tanggapi, seolah dirahasiakan ke KPM agar pencarian bantuan tersebut harus masih melalui e waroeng yang faktanya sudah dibubarkan, setelah ditemukannya banyak oknum melakukan bancaan serta memanfaatkan bantuan yang seharusnya diperuntukan untuk masyarakat miskin tersebut.
Media lensanusantara.co.id menemukan beberapa bukti, ada beberapa KPM ternyata hanya memegang ATM, sedangkan PIN hanya pemilik e-warong yang mengetahui. Tidak hanya itu saja, dan belanja seolah masih diwajibkan ke e-warong.
“Ini masih di arahkan ke e-warong belanjanya, alasanya karena geseknya di situ, malah kita tidak tahu kalau e- warong sudah tidak dipakai lagi, dan bebas gesek dimanapun, dan saya senang kalau belanjanya boleh dimana saja, karena selama ini kalau lewat e waroeng dapat sembakonya tidak sesuai dengan nominalnya,” ungkap salah satu KPM inisial S, warga di Kecamatan Susukan yang tidak mau dipublikasikan namanya, Rabu (15/3/2023).
Hal sama juga di utarakan salah satu PKM berinisial SR, dirinya mengaku mengambil uang di ATM BRI Klampok sebesar Rp 400 ribu, namun sampai dirumah uang diminta ketua kelompok atas suruhan salah satu pemilik e-waroeng di Desa Gumelem Wetan.
” Diminta katanya belanja tetap di e-warong, saya tidak tahu, namanya warga biasa ya nurut saja mas, takute nanti di coret bantuannya,” ungkap SR.
Ternyata kasus diatas terjadi tidak hanya di Kecamatan Susukan, lensanusantara.co.id juga mendapatkan informasi dari salah satu pendamping yang namanya tidak mau disebut menceritakan, bahwa semua itu sudah ada permainan yang sudah di seting, karena adanya oknum – oknum berkepentingan.
” Saya aslinya kasihan sama masyarakat mas, padahal seperti di daerah lain seperti Banyumas sudah tidak menggunakan e-warong, hanya di Banjarnegara saja seolah masih wajib belanja di e-warong, padahal sudah aturannya jelas dari Kementerian, KPM bebas belanja di manapun, kalau saya ingin ini itu kan tidak mungkin, saya hanya pendamping biasa, mau melawan kan tidak mungkin, karena posisi saya,” ungkap salah satu pendamping BPNT yang tidak mau disebutkan namanya.
Memang selama ini, semenjak adanya e-warong sebagai penyalur Bantuan Pangan Non Tunai, banyak permasalahan yang muncul di Banjarnegara, mulai permainan suplier, dugaan adanya bagi – bagi jatah ke beberapa oknum dengan cara melakukan penekanan kepada e-warong agar bisa ads kontribusi setiap pencairan.
Sehingga langkah Kemensos untuk menghentikan penyaluran lewat e-warong sangat tepat, karena untuk menghindari bancakan massal bantuan untuk warga miskin tersebut. (Gunawan)
