Advertorial

Bupati Bondowoso Dukung Kejaksaan Berikan Penyuluhan Tentang Bahaya Korupsi ke OPD

×

Bupati Bondowoso Dukung Kejaksaan Berikan Penyuluhan Tentang Bahaya Korupsi ke OPD

Sebarkan artikel ini
Bupati Bondowoso
Bupati Bondowoso saat menghadiri tasyakuran Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 Kejari Bondowoso.

Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bupati Bondowoso Salwa Arifin mendukung sepenuhnya kejaksaan jika mau memberi penyuluhan hukum tentang pemberantasan korupsi. Terutama ke OPD yang ada di lingkup Pemkab Bondowoso.

Dukungan tersebut diberikan Salwa Arifin saat menghadiri tasyakuran dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa ke-63 di halaman kantor Kejari Bondowoso, di Jalan A Yani.

Example 300x600

“Penyuluhan pencegahan korupsi tak hanya di Dinas Pendidikan, tapi juga yang lain, terutama OPD yang punya anggaran,” jelas Salwa Arifin, Sabtu (22/7/2023).

BACA JUGA :  Sat Lantas Polres Bondowoso Laksanakan Pelatihan Tahap ke Dua Bagi Pengemudi Angkot, Dalam Rangka Peduli Keselamatan Semeru 2020

Selain memberikan penyuluhan tentang dampak korupsi di pemerintahan, juga menjadi momen untuk memperkuat sinergitas antara yudikatif dan eksekutif di Bondowoso.

Hal itu terlihat dari komitmen kedua belah pihak yang disampaikan, dalam memberantas korupsi di bumi Ki Ronggo. Sebagaimana, beberapa kasus yang telah dibongkar dalam beberapa bulan ini.

Sebut saja, kasus korupsi bantuan traktor dari Kementerian Pertanian anggaran tahun 2018. Kemudian, korupsi bantuan sosial KUBE (Kelompok Usaha Bersama) untuk pemulihan ekonomi yang membuat seorang kepala dinas menjadi tersangka.

BACA JUGA :  Kodim 0822 Bondowoso Gelar Donor Darah HUT Persit Kartika Chandra Kirana ke-77

“Penyuluhan hukum tentang pencegahan korupsi tersebut, bisa menjadi penggugah agar mereka selalu mawas diri dan juga menghindari korupsi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Puji Triasmoro, mengatakan, pihaknya selama ini telah melakukan upaya pendampingan dan penyuluhan hukum dalam pengadaan barang dan jasa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Mulai dari kepala sekolah dan bendahara sekolah.

Selanjutnya, pihaknya masih akan melakukan penerangan hukum di beberapa OPD yang memiliki pengadaan barang dan jasa. Sebut saja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (DPMD), Dinas Binamarga, Sumberdaya Air dan Bina Konstruksi (BSBK), dan Dinas Kesehatan.

BACA JUGA :  Bea Cukai Madura Berikan Kesempatan IKM Tawarkan Kualitas Produknya ke Buyer Hongkong

“Ini sebagaimana tema hari Adhiyaksa, yakni penegakan hukum yang tegas dan humanis mengawal pembangunan nasional,” jelasnya. (lck).

**) IIkuti berita terbaru Lensa Nusantara di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.