Pemerintahan

Bappeda Pasaman Gelar Rakor Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Rembuk Stunting

×

Bappeda Pasaman Gelar Rakor Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan dan Rembuk Stunting

Sebarkan artikel ini
Bupati Pasaman
H. Benny Utama, Bupati Pasaman (berdiri di atas podium) saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Rembuk Stunting tahun 2023 di Aula Lantai III kantor Bupati Pasaman, Selasa (22/8). (Foto: Ghani / LensaNusantara)

Pasaman, LENSANUSANTARA.CO.ID – Untuk percepatan penurunan angka kemiskinan dan penurunan angka stunting pemerintah daerah (Pemda) Pasaman, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman gelar Rapat Koordinasi, di Aula Lantai 3 Kantor Bupati setempat, Selasa, (22/08)

Rapat Koordinasi diikuti oleh Rektor Universitas Muhammad Natsir Bukittinggi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasaman, Ketua GOW Kabupaten Pasaman, Ketua Dharmawanita Persatuan Kabupaten Pasaman, Para Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman, Kepala OPD se Kabupaten Pasaman, Anggota TKPK dan TPPS Kabupaten Pasaman, Camat, Wali Nagari dan Pimpinan Puskesmas se Kabupaten Pasaman, Satgas Stunting Kabupaten Pasaman, Tenaga Ahli Pendamping Masyarakat (TAPM) Kementerian Desa PDTT, Koordinator Pendamping PKH.

Example 300x600

Dalam laporannya Choiruddin Batubara Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman memaparkan dalam pelaksanaan Rakor tersebut juga mendatangkan narasumber dari TKPK Provinsi Sumatera Barat, yakni Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.

Choiruddin Batubara juga melaporkan bahwa Rakor penanggulangan kemiskinan bertujuan untuk sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Pasaman dan pelaksanaan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem yang melibatkan Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Organisasi Perangkat Daerah terkait dan stakeholder lainya.

Lanjutnya, Rakor juga bertujuan untuk rembuk stunting bertujuan untuk melakukan konfirmasi , sinkronisasi, dan sinergisme hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari OPD penanggungjawab layanan.

“Menyampaikan hasil analisis, situasi, dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting Kabupaten Pasaman terintegrasi dan membangun komitmen publik dalam kegiatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Pasaman,” tutur Choiruddin Batubara.

Berdasarkan data statistik, tingkat kemiskinan Kabupaten Pasaman tahun 2021 berada pada angka 7,48% dan pada tahun 2022 yaitu 6,85%. Sedangkan tingkat kemiskinan rata rata Provinsi Sumatera Barat kondisi tahun 2022 hanya 5,92%, Kabupaten Pasaman masih berada di atas tingkat kemiskinan Sumatera Barat.

“Namun jika kita bandingkan dengan nasional, Kabupaten Pasaman memang sudah cukup baik karena tingkat kemiskinan Indonesia per September 2022 masih berada diangka 9,57 persen,” ungkap Bupati Benny Utama saat membuka secara resmi acara tersebut.

Bupati Benny Utama berharap koordinasi dan sinergitas kita bersama melalui verifikasi dan validasi data serta penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkontribusi kepada penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, terutama bagi seluruh OPD terkait dan para wali nagari.

“Sementara untuk penurunan stunting harus menyusun dan mengintegrasikan seluruh program dan kegiatan pembangunan baik yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Pasaman maupun pembiayaan lainya, sehingga diakhir tahun 2024 mendatang, angka stunting di Kabupaten Pasaman setidaknya mendekati angka 14 persen,” tandas Benny Utama.

Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penanganan fakir miskin di Kabupaten Pasaman, satu hal yang sangat penting adalah basis data terpadu penanggulangan kemiskinan daerah sebagai upaya dalam peningkatan ketepatan sasaran program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting baik di nagari, kecamatan sampai ke kabupaten yang disampaikan secara berjenjang.

Kepada semua yang hadir, Benny Utama mengharapkan kesungguhan dan keterpaduan dari OPD terkait dalam melakukan verifikasi dan validasi data, begitu juga peran Wali Nagari melalui rembuk Nagari dan para camat, sehingga dengan data yang lebih valid akan mendukung ketepatan sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan. (Ghani).

**) IIkuti berita terbaru Lensa Nusantara di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.