Pangandaran, LENSANUSANTARA.CO.ID – Audiensi Masyarakat Peduli Pangandaran dan Presidium Pangandaran ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran merasa kecewa setelah bertemu dengan Ketua DPRD dan Anggotanya di ruang Rapat Paripurna.
H. Ikin sapaan akrab Habipudin sebagai peserta audiensi setelah keluar dari ruang gedung rapat paripurna mengatakan kepada para awak media, bahwa anggota dewan tidak hadir semua.
“Dari kita hanya statement-Nya begini, pak bupati bilang akan menerangkan kenapa ini defisit. Saya nggak perlu itu, tapi bagaimana menyelesaikan defisit dalam waktu beberapa bulan. Saya tunggu janji Bupati,” tegasnya.
Habipudin pun menambahkan dalam wawancara tersebut, bahwa ini akan membuat kedzoliman yang lebih besar, misalnya pegawai tidak dibayar, dan berapa orang akan menjadi korban.
“Si pegawai ini kan hidupnya nangguh ke warung, artinya dia hidup ngutang di beberapa warung, berapa warung yang akan mati, berarti ekonomi pun akan mati kalau tarsus-terusan ngutang, jadi solusi minjam uang itu bukan solusi mensejahterakan masyarakat, ini hanya kebodohan, ini hanya satu kamuflase Pemerintah Pangandaran, bagaimana dia buat borok (luka) sendiri yang akan dia obati sendiri, ini kayak teori dukun, sehingga orang tidak boleh main di Pangandaran, tidak boleh main politik di Pangandaran, tidak boleh sejahtera di Pangadaran, kecuali keluarganya dan koleganya,” ungkapnya.
Sedangkan mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sudah diketuk palu, menurutnya jangan hanya melihat peraturan yang awal ketika sudah menjadi peraturan dewan, tapi ada juga peraturan Permendagri yang dikeularkan batas jabatan kepala daerah bisa meminjam batas sampai 2024.
“Kenapa tidak menggunakan rekomendasi dewan dari awal, baru sekarang beban utang sudah menumpuk dia mau rekomdasi dewan, dewannya aja yang goblok menurut saya kalau direkomendasikan. Kenapa goblok, kok mau digitu-gituin sama pemerintah, padahal dia itu legislatif yang akhirnya pajak naik, ekonomi menjadi ambruk, pelaku usaha mandeg, jadi apa yang akan dibuat?. Itu semua akan dibebani kepada masayarakat,” ujarnya.
Dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) dari Kabupaten Ciamis dengan berbagai harapan, bagaimana untuk sejahtera, bagaimana orang Pangandaran menjadi manusia di negerinya sendiri.
“Karena kita tidak pernah dimanusiakan, salahnya Bupati itu tidak pernah memanusiakan manusia, bukitnya! jangankan kepada rakyat seperti saya, dewannya juga tidak pernah dimanusiakan,” ketusnya.
Lebih lanjut Habipudin bercerita tentang sebuah kasus tentang seorang anggota dewan kunjungan ke luar negeri, yang keuangannya diaudit sama Bupati. “Apa itu tidak salah?, kalau saya jadi ketua dewan, sudah saya laporkan dia, ya ngga akan dinamis. Bupatinya, Ketua Dewannya itu adalah adik kakak, yang enggak akan bakalan dinamis, pokok ini harus ada perubahan pola, jangan sampai kejadian ini akan menjadi melebar,” tuturnya.
“Jangan salahkan ketika masyarakat bergerak lebih banyak lagi kesini, tindak lanjut kita akan tetap bergerak, karena kita itu peduli kepada Pangandaran. Jangan sampai untuk menutupi kebohongan itu dengan bohong, menutupi kesalahan itu dengan kesalahan itu sudah jadi rumus,” terangnya.
“Nanti kita akan uraikan kesalahan yang dari 2019 sampai dengan 2023, kita akan buka semua jangan kira rakyat itu tidak faham. Boleh saya kemaren dibungkam, boleh kemaren kawan-kawan dibungkam, hari ini tidak ada bungkam-bungkaman, kita akan bongkar,” pungkasnya. (N.Nurhadi).
