Berita

Pemkab Banyuwangi kembali peroleh Piala Adipura dari Kementerian LHK

×

Pemkab Banyuwangi kembali peroleh Piala Adipura dari Kementerian LHK

Sebarkan artikel ini
Pemkab Banyuwangi
Wakil Menteri LHK Alue Dohong saat penyerahan Piala Adipura kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi, Dwi Yanto di Jakarta.

Banyuwangi, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kembali memperoleh penghargaan Piala Adipura dan sekaligus meraih Plakat Adipura dalam upaya melakukan pengelolaan sampah berbasis TPS 3R (tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle) dengan melibatkan partisipasi masyarakat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Alhamdulillah, Banyuwangi kembali raih Piala Adipura, lambang kebersihan kota dan lingkungan hidup. Ini tentunya kebanggaan bagi semua warga Banyuwangi yang terus berupaya menjadikan daerahnya bersih dan nyaman. Ini adalah kerja gotong royong seluruh warga,” kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam keterangannya, Rabu.

Example 300x600

Piala Adipura terakhir diraih pemerintah di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu pada tahun 2017 dan tahun ini, Banyuwangi kembali berhasil menyabet Piala Adipura, serta Plakat Adipura.

Namun demikian, lanjut Bupati Ipuk, bukan berarti sekian tahun absen Adipura lantas tidak melakukan upaya apapun, namun pemerintah daerah setempat konsisten terus menjaga kebersihan daerah dan meningkatkan pengelolaan persampahan.

“Tidak hanya mengandalkan TPA, tapi kami terus mendorong pengelolaan sampah secara sirkular lewat TPS 3R, karena kami ingin penanganan sampah dilakukan dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Ipuk mengemukakan, Banyuwangi memiliki sejumlah program persampahan, mulai bank sampah, pembangunan TPS 3R hingga berbagai inovasi penanganan sampah yang melibatkan pihak swasta maupun masyarakat.

Pemkab Banyuwangi, katanya, telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan sehingga penanganannya cukup komprehensif, dari hulu ke hilir.

“Kami membuat regulasi persampahan, mulai peraturan daerah, peraturan bupati, hingga surat edaran tentang pengelolaan dan pengurangan penggunaan plastik. Kami juga menetapkan pengelolaan persampahan sebagai salah satu indikator penilaian dalam rapor desa, yang akan menentukan alokasi anggaran tiap desa,” tuturnya.

“Kami juga didukung aktif warga penggiat persampahan. Seperti Osoji Club, Eco Ranger, dan Pega Indonesia yang aktif mengelola sampah dengan memilah dan mendaur ulang sampah hingga menghasilkan maggot untuk mendegradasi sampah organik,” ujar Ipuk.

Selain itu, menurut Ipuk, pemkab juga getol kampanye perubahan perilaku kepada masyarakat dan membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Persampahan.

“Kami juga aktif berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk menangani sampah, salah satunya Banyuwangi mendapat dukungan dari pemerintah Norwegia dalam pembangunan TPS 3R Tembokrejo dan di Balak,” katanya.

Saat ini Banyuwangi telah membangun dan mengoperasikan 19 TPS 3R di sejumlah kecamatan. Di antaranya TPS3R Balak, memiliki kapasitas pengolahan mencapai 84 ton per hari dengan sasaran 55.491 rumah tangga. Sementara TPS3R Muncar setiap bulannya, rata-rata sampah yang dikelola 12-25 ton/hari dengan menyisakan residu ke TPA hanya 2 ton/hari.

Selain itu, Banyuwangi juga bekerjasama dengan NGO Sungai Watch yang berfokus pada penanganan sampah di sungai dan laut dengan memasang jaring penghalang. “Kami juga didukung Norwegia yang segera membangun pabrik pengolahan sampah plastik low value,” imbuh Ipuk.

**) IIkuti berita terbaru Lensa Nusantara di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.