Politik

Pilkada Trenggalek 2024, Pengamat Ini Sebut Petahana Diatas Angin dan Sulit Dikalahkan

×

Pilkada Trenggalek 2024, Pengamat Ini Sebut Petahana Diatas Angin dan Sulit Dikalahkan

Sebarkan artikel ini
Pilkada Trenggalek
Haris Yudianto akademisi dan pengamat politik Trenggalek. (Foto: Agus/Lensa Nusantara)

Trenggalek, LENSANUSANTARA.CO.ID – Belum munculnya bakal calon (bacalon) dari beberapa parpol untuk melawan petahana dalam pilkada Trenggalek mendapat tanggapan dari salah satu pengamat Haris Yudianto.

Example 300x600

Haris sapaan dia menyebut, dengan kondisi seperti ini tentu saja sangat menguntungkan petahana. “Kalau begini situasinya tentu saja petahana di atas angin dan sulit dikalahkan, “ucapnya, Jumat (21/6/2024).

Haris menjelaskan, dengan sisa waktu yang ada ini bukan hanya tidak ideal, tapi juga tidak mungkin untuk bertarung dalam pilkada. Karena, dalam kurun waktu 5 bulan tentu perlu sosialisasi dan mengenalkan kepada masyarakat.

“Masyarakat kan perlu tahu bacalonnya. Jadi perlu sosialisasi. Paling tidak tebar pesona, “imbuhnya.

Orang nomor satu Peradi Trenggalek ini menyampaikan, jika situasi ini terus terjadi tentu saja merupakan kemunduran percaturan politik di Trenggalek.

“Jadi ada kemungkinan pada akhirnya akan mendukung petahana, “tukasnya.

Dia menegaskan, kekuatan terbesar dari petahana adalah dia ketua partai dan punya kendaraan sendiri. Tinggal mencari wakilnya untuk ikut membiayai. “Ini juga karena partai-partai lain belum memunculkan bacalon, “tandasnya.

Ketika disinggung peluang bacalon, dia menyampaikan, mengejar elektabilitas tentu sangat sulit, karena mereka tidak pernah bergerak.

“Mereka yang mendaftarkan diri sebagai bacalon apa pernah bergerak, kan ndak pernah. Tak hanya itu, sosialisasi pun tak pernah dilakukan. Apa iya eelktabilitas akan datang dengan sendirinya, tentu tidak kan, “ungkapnya.

Dia mengakui, untuk melakukan kaderisasi memang agak sulit, karena itu dimulai partai politik di pusat. Modelnya sama seperti itu.

Mereka yang sudah sukses menjadi politisi anaknya ketua partai dan yang menjadi bupati dimasukkan ke dunia politik. “Intinya, untuk memperbaiki tentu harus dilakukan dari pusat, “tutupnya.

**) IIkuti berita terbaru Lensa Nusantara di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.