Jakarta, LENSANUSANTARA.CO.ID – Beredarnya link Berita yang berjudul PJ Walikota Malang Diduga Antarkan Upeti untuk Dapatkan Rekom Partai dan menggunakan foto tanpa memberikan keterangan kapan dan tanggal serta sumber foto.
Selain itu, dalam frame foto tersebut memang Pj Walikota Malang, Wahyu Hidayat hadir menggunakan baju Koko warna merah bersama undangan lainnya pada acara pengajian syukuran atas kepulangan DR. Sri Untari Bisowarno dari Ibadah Umroh. Sekaligus open house Hari Raya Idul Fitri yang tertunda karena menjalankan ibadah umroh pada Rabu (1/5/2024).
Diketahui juga pada link berita tersebut di framming seolah-olah sebagai peristiwa pencarian rekom sebagai CAKADA 2024 Kota Malang oleh PJ walikota Malang, Wahyu Hidayat. Dalam link berita tersebut memang PJ Walikota Malang sudah memberikan klarifikasi dan menyangkal tuduhan tersebut .
Meskipun tidak ada stetmen DR. Sri Untari Bisowarno selaku Sekjen DPD PDIP Jatim dalam link berita tersebut.
“Ketika itu saya sedang ada acara pengajian sebagai ungkapan syukur nikmat atas kelancaran ibadah umroh yang saya jalani sekaligus acara open house hari raya yang memang belum saya lakukan dan harus saya lakukan karena permintaan saudara dan handaitaulan, saya tidak mengundang orang lain dan saya sendiri kaget ketika ada pejabat PJ Walikota Malang datang dan sebagai tuan rumah saya tidak mungkin menolak dan mengusirnya,” Tegas perempuan yang juga dikenal secara Nasional sebagai Ketum DEKOPIN.
Tentu saja akibat beredarnya link berita tersebut yang sangat tendesius dengan menframming tentu saja Hoax dan menciderai serta berpotensi merusak nama institusi partai pimpinan Megawati Soekarnoputri.
Sedangkan proses rekrutmen Cakada yang dilakukan PDIP dan DPD Jatim khususnya sangat tegas tidak ada dan di “Haram”kan adanya transaksional / disebut mahar.
Selain bisa berpotensi merusak nama baik lalu menutup peluang menang cakada-cakada yang direkomendasikan oleh partai berlogo kepala banteng dengan moncong putih-nya.
Bahkan berpotensi merusak dan menghancurkan nama baik Sri Untari secara pribadi dan keluarga. Meski demikian Sri Untari tidak membabi buta reaksioner, melainkan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku ketika terjadi perselisihan dengan produk jurnalis dengan mendatangi kantor Dewan Pers.
“Alhamdulillah kami disambut langsung oleh Ketua Dewan Pers, Setelah proses konsultasi tersebut saya disarankan agar sekalian membuat pengaduan agar tidak bolak balik ke Jakarta,” tegas DR. Sri Untari yang datang ke kantor Dewan Pers di jalan kebon sirih dan didampingi oleh Guntur Romli, Tim Desk Pilkada Nasional DPP PDIP. Senin, 12/8/2024.
“Saya membacanya ini bukan sekedar tentang sosok Bu Untari tapi juga upaya penciptaan negatif karakter terhadap cakada-cakada yang sudah direkomendasikan partai seolah-olah semua bermahar, ini tidak boleh dibiarkan karena di partai PDI Perjuangan tidak ada mahar untuk mendapatkan rekomendasi tersebut,” tegas Gus Guntur Romli.
