Pekanbaru, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pengurus Mantan Atlet Voli Indonesia Koordinator Wilayah (Mavi Korwil) Riau periode 2024-2028 akan dilantik di Hotel Grand Royal Asnof, Jl Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru, Sabtu (28 September 2024). Wakil Ketua Umum Mavi Pusat Reinhard Pangaribuan dan Sekretaris Umum Sugeng Purnomo dijadwalkan melantik Ketua Umum Mavi Korwil Riau Welly Hardi dan Sekretaris Umum Zuryati, beserta jajaran pengurus.
Menurut Ketua Pembina 1 Mavi Korwil Riau Asmungi Rahardjo, pembentukan Mavi Korwil Riau bertujuan menghimpun mantan atlet voli dalam satu wadah untuk silaturahmi, membantu pembinaan dan pengembangan prestasi.
Asmungi mengaku prihatin prestasi atlet voli di Riau menurun saat ini. Khususnya dalam Pekan Olahraga Nasional ke-XXI di Aceh dan Sumatera Utara.
“Miris sekali, Riau tuan rumah seleksi PON, tapi tidak lolos. Maka itu kita ingin kembalikan kejayaan seperti dulu,” ujar Asmungi.
Ia mengungkapkan prestasi voli Riau sangat bagus di masa lalu karena aktifnya pembinaan atlet usia dini dan senior serta banyak dukungan klub. Namun, kata Asmungi, saat ini prestasi voli Riau menurun.
Mantan atlet PON ini menilai cabang olahraga voli di Riau mati suri sehingga perlu perhatian serius. Asmungi menyatakan pembinaan atlet kelompok usia dan umum harus ditingkatkan.
“Diperlukan sinergitas pemerintah, masyarakat pencinta voli dan klub daerah. Prestasi tidak bisa dicapai tanpa dukungan semua pihak,” kata Asmungi.
Menurut dosen IPDN ini, bantuan personal untuk atlet sudah diberikan selama ini, seperti bola dan peralatan lain. Namun, itu tidak cukup, harus ditopang anggaran daerah yang memadai jika ingin olahraga voli semakin berkembang.
Sementara Ketua Pembina 2 Mavi Korwil Riau Syaid Nurjaya mengharapkan Pemprov Riau dan swasta mendukung pembinaan atlet voli agar prestasi meningkat. Mantan Kepala Bidang Penataan Lingkungan dan Kehutanan KLHK Riau ini mendorong adanya bantuan untuk atlet berprestasi.
“Bantuan itu akan memotivasi atlet voli untuk terus semangat berlatih. Seperti pembangunan perumahan dan penyaluran kerja. Ini perlu diusulkan kepada pemerintah,” tutur Syaid.**