Jepara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Menyongsong pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jepara, dukungan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati seringkali menimbulkan dinamika. Perbedaan dukungan turut mendorong eskalasi suhu politik. Hal itu, tak jarang menimbulkan gejolak yang mempengaruhi suasana kondusif wilayah.
Pembahasan tersebut menjadi topik bahasan dialog interaktif bertajuk “Menjaga Kerukunan dalam Pilkada 2024”. Dialog dipandu oleh moderator Heru Purwanto selaku Kabid Komunikasi Diskomifo Kabupaten Jepara di Radio Kartini pada Rabu, (16/10/2024).
Komandan Distrik Militer (Dandim) 0719/Jepara Letkol Arm Khoirul Cahyadi mengutip kalimat Franz Magnis Suseno bahwa kerukunan adalah berada dalam keselaran tanpa perselisihan, tentram yang bermaksud untuk saling membantu.
“Jadi persepsi kerukunan adanya keselaran, dan tercipta dari unsur yg sama, bahkan lahir dr yang sama belum tentu sama,” ungkap Dandim 0719/Jepara.
Letkol Arm Khoirul Cahyadi juga menjelaskan bahwa Kodim 0719/Jepara turut menjaga kerukunan di masa pilkada 2024 dengan melakukan patroli dan monitoring wilayah bersama dengan Polres Jepara. Lebih dari itu, Dandim 0719/Jepara itu memberikan kebijakan agar jajarannya lebih dekat dengan masyarakat.
“Kami memberi kesempatan Danramil dan Babinsa untuk berkegiatan di wilayahnya sehingga waktu yang luas di wilayah memberi kesempatan untuk lebih update dan monitor di wilayah,” kata Dandim.
Senada dengan Dandim 0719/Jepara, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho memaparkan strateginya dalam menjaga kerukunan masyarakat di Jepara agar tidak terjadi konflik horizontal.
“Strategi Polres Jepara saat ini menggelar Operasi Mantap Praja yang dikhususkan untuk mengamankan pilkada mulai dari preefentif atau edukasi, pencegahan, penegakan hukum atau penindakan dengan itu merupakan cara bagi kita mengelola situasi supaya masyarakat teredukasi,” jelas AKBP Wahyu Nugroho.
Terkait pemberian edukasi khususnya di bidang undang-undang Juniadi selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Jepara mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Jepara telah melakukan beberapa program penyuluhan.
“Kami memberikan penyuluhan secara aktif yaitu Jaksa Masuk Sekolah. Kita masuk kepada usia dini yang memberikan suaranya. Kami juga bergerak di penerangan hukum masuk ke desa desa memberikan pencegahan desa bagaimana pelaksanaan undang-undang terkait. Kami juga ada Jaksa Menyapa agar informasi hkum tersebar,” jelas Juniadi.
Dalam kesempatan yang sama, Muhammadun selaku Komisioner KPU Kabupaten Jepara mengingatkan bahwa pilkada menjadi momentum untuk memilih pemimpin yang berefek pada daerah.
“Kalau kita lihat indeks demokrasi, pilkada adalah sarana untuk memilih pemimpin yang bisa menerjemahkan kebijakan kemajuan demokrasi yang berefek pada masyarakat,” terang Muhammadun.
Komisioner KPU Kabupaten Jepara itu juga mengimbau agar masyarakat menahan diri dari fanatisme berlebihan. “Ada norma bahwa fanatisme itu kalau hanya ada di kepala tidak masalah, tetapi kalau ekspresinya keluar tidak ada batas batasnya itu yang tidak tepat. Konteksnya tetap menghargai perbedaan,” tandasnya.
