Makasar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang dipimpin oleh Kadir Halid, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barru dan Pangkep untuk meninjau kondisi infrastruktur strategis di wilayah tersebut.
Fokus utama kunjungan ini adalah mengevaluasi kerusakan Jalan Pekkae-Takkalalla akibat longsor dan mengkaji potensi optimalisasi Pelabuhan Maccini Baji sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Jalan Pekkae-Takkalalla merupakan jalur penghubung utama antara Kabupaten Barru dan Soppeng dengan tingkat lalu lintas yang tinggi.
Proyek perbaikan jalan ini sebelumnya telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14,45 miliar, dengan capaian realisasi fisik mencapai 100%.
Namun, realisasi keuangan baru tercatat pada angka 27,67%, sehingga masih memerlukan percepatan penyelesaian administrasi dan pembayaran.
Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp34,5 miliar telah dialokasikan untuk prioritas penanganan jalan ini pada tahun 2024.
Ketua Komisi D mendesak Dinas Bina Marga Sulsel dan pihak kontraktor untuk segera mengambil tindakan guna memastikan jalan kembali berfungsi dengan aman.
“Perbaikan jalan ini sangat mendesak karena menyangkut keselamatan pengguna jalan dan kelancaran arus lalu lintas,” tegas Kadir Halid.
Selain jalan, Komisi D juga meninjau Pelabuhan Maccini Baji yang berpotensi besar menjadi sumber peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Selatan.
Pelabuhan ini memiliki peluang strategis untuk mendukung sektor ekonomi dan perdagangan di kawasan Pangkep.
Namun, ditemukan beberapa kekurangan fasilitas, seperti kurangnya penerangan jalan, minimnya fasilitas sandaran kapal, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Komisi D berencana mengajukan rekomendasi kepada Kementerian Perhubungan untuk menyerahkan pengelolaan pendapatan pelabuhan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Pelabuhan Maccini Baji memiliki potensi besar, tetapi masih membutuhkan pembenahan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan perbaikan fasilitas, pelabuhan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian daerah,” ujar Kadir Halid.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya Komisi D DPRD Sulsel untuk memastikan infrastruktur dan fasilitas publik dapat dikelola secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.(Mochtar)
