Bondowooso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Sekretaris DPC PPP Bondowoso, H. Barri Sahlawi Zain, mendesak pemerintah Kabupaten untuk segera menggelar open bidding atau lelang jabatan untuk kepala dinas yang selama ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Sahlawi mengatakan, desakan ini urgen demi kepentingan masyarakat, karena ada beberapa dinas strategis dan bersentuhan langsung dengan layanan masyarakat, masih berstatus Plt.
“Agar pemerintah maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka lelang jabatan perlu dilakukan sesegera mungkin” kata Sahlawi, kepada lensanusantara.co.id, Senin (20/1/2025).
Sahlawi yang juga anggota komisi I DPRD Bondowoso itu membeberkan, beberapa dinas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang dipimpin oleh Plt. Diantaranya Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, dan Bina Kontruksi (BSBK) dan beberapa dinas lainnya.
“Mengingat kewenangan yang dimiliki oleh Plt ini sangat terbatas. Plt kepala dinas tidak boleh mengeluarkan kebijakan strategis, tidak boleh melakukan mutasi, pengangkatan maupun pemberhentian pejabat, tentu saja ini salah satu penyebab terhambatnya pemberian layanan publik secara optimal” ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini Pj Bupati dan
Badan Kepegawaian, Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), berkomunikasi secara intensif dengan Kementerian dalam negeri dan juga BKN agar segera mendapatkan rekomendasi dan petunjuk teknis pelaksanaan open bidding.
“Saya berharap minimal separuh dari 13 OPD yang dipimpin oleh Plt di awal tahun ini sudah memiliki kepala difinitif dan fokus bekerja di satu OPD” ujarnya.
Dia meminta Pj Bupati harus jemput bola ke Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN), agar segera mendapatkan rekomendasi dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) pelaksanaan open bidding ini. Apalagi KASN di bulan September tahun 2024 sudah memberi warning kepada pemerintah Daerah Bondowoso agar segera melakukan pengisian terhadap beberapa OPD yang kosong.
“Di APBD perubahan 2024 sudah dianggarkan pelaksanaan open Bidding untuk 4 OPD. Sisanya di APBD 2025 juga sudah dianggarkan tinggal ekskusinya” tutur legislator PPP dapil 2 ini.
Dia juga menegaskan bahwa pelaksanaan open bidding tidak harus menunggu Bupati definitif. Menurutnya, kepentingan masyarakat lebih urgen dan harus diprioritaskan. Dan 13 OPD ini tidak mungkin bisa diisi secara keseluruhan dalam waktu dekat.
“Open bidding ini kan ada tahapannya, kurang lebih memerlukan waktu 3 bulan. Jika menunggu Bupati definitif, maka pelayanan publik yang cepat sesuai harapan masyarakat akan tersendat lebih lama lagi dan itu tidak menguntungkan masyarakat” tambahnya.
Lebih lanjut Sahlawi mengatakan, sebenarnya penataan ASN termasuk penataan Pejabat Pimpinan Tinggi di Bondowoso ini agak problem. Seandainya tersedia pejabat yang memiliki kualifikasi untuk menjabat kepala beberapa OPD yg masih dijabat Plt, maka Bupati terpilih masih dimungkinkan mengajukan diskresi untuk melakukan asesmen kepada mereka walupun menjabat belum mencapai enam bulan sejak pelantikan.
Tapi, kata dia, masalahnya slot pejabat tersebut tidak ada. Maka satu-satunya jalan segera lakukan open bidding sehingga secara bertahap di tahun 2025 ini tidak ada lagi kekosongan pimpinan OPD definitif.
“Pekerjaan rumah pemerintah daerah ini kan banyak yang butuh segera dituntaskan, begitu juga target-target capaian pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dan lain-lain.Maka salah satu solusinya ya percepat gelar open bidding dan lakukan komunikasi secara intensif untuk melanjutkan pengajuan yang sudah jalan di tahun sebelumnya. Semoga di awal tahun ini bisa jalan terus” harapnya.
Terkonfirmasi sebelumnya, Pj Bupati Bondowoso, Hadi Wawan Guntoro, mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada informasi dari pusat terkait pelaksanaan open bidding.
