Bondowoso, LENSANUSANTARA.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bondowoso menggelar Focus Group Discussion (FGD) sebagai wadah evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Kegiatan ini turut dihadiri lembaga pemantau pemilu, akademisi, jurnalis, L.O eks Calon Bupati, Bawaslu dan tokoh masyarakat, Minggu (23/2/2025) malam, di Hotel Grand Padis.
Dalam kegiatan itu, KPU membahas berbagai hal bersama para undangan untuk mengevaluasi tahapan demi tahapan sampai pelaksanaan hingga hasil Pilkada 2024 Bondowoso yang telah disahkan.
Ada beberapa tahapan yang menjadi sorotan masyarakat, diantaranya adalah rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan proses coklit yang dilakukan pantarlih.
Warga Sumberwringin, Okta Kurniawan, atau yang akrab disapa Cadas memberikan saran ke KPU dalam hal rekrutmen badan adhoc PPS dan PPK.
Cadas mengatakan selama ini jumlah PPK per kecamatan 5 orang. Menurutnya jumlah itu terlalu banyak. Sedangkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Desa hanya 3 orang.
“Untuk efisiensi baik anggaran dan pekerjaan secara kelembagaan sebenarnya PPK di tingkat Kecamatan itu cukup 3 orang saja dan PPS berubah menjadi 5 orang,” ujarnya.
Dia berpendapat, sistem kerja secara tekhnis lebih banyak dilakukan oleh badan adhoc di tingkat desa yakni oleh PPS dan KPPS.
“Disederhanakan saja jumlah PPK sama seperti Panwascam hanya diisi oleh 3 orang, dan mereka mampu,” tutur eks anggota PPK periode 2023-2024 ini.
Selain itu, peserta FGD juga menyoroti terkait kerja Pantarlih dalam melaksanakan tugas pencocokan dan penelitian (Coklit) kepada calon pemilih.
“Saya tidak dicoklit, tiba-tiba ada stiker dan surat pemberitahuan nyoblos,” kata Sholehatin, salah satu jurnalis Bondowoso saat sesi tanya jawab.
Ketua KPU bondowoso, Sudaedi, menanggapi semua saran, masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat dalam acara tersebut.
“Jadi forum grub diskusi ini akan kami muat dalam laporan hasil evaluasi Pilkada yang akan kami laporkan ke provinsi,” kata dia.
Sudaedi menyampaikan, evaluasi ini memang melibatkan unsur-unsur masyarakat termasuk akademisi. Hal itu, lanjutnya, guna mendengarkan masukan dan pendapat masyarakat terkait pelaksanaan Pilkada 2024 di Bondowoso
“Semua masukan, saran dan kritik, sudah kami recodr. Selanjutnya akan kami sampaikan ke KPU Provinsi sebagai bahan evaluasi dan masukan di pemilu mendatang,” ucapnya.
FGD ini berlangsung dua hari dari Minggu sampai Senin 24 Februari 2025. Hasil evaluasi ini akan dirumuskan oleh KPU Bondowoso sebagai saran dan masukan yang kemudian akan disampaikan ke KPU Provinsi Jawa Timur. (*/)
