KAUR, LENSANUSANTARA.CO.ID – Ada fakta baru ditemukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur ternyata bukan hanya insintif bendahara barang sekolah yang belum di bayar tapi ada insintif oprator sekolah juga belum di bayar sama sekali sepanjang 2024 yang lalu. Hal ini terkuak saat ada beberapa oprator sekolah yang menghubungi Lensa Nusantara via pesan media sosial.
Setelah dikonfirmasi kepada Kepala BPKAD Kaur Herles Efendi, SE bahwa dana tersebut sudah di cairkan oleh Dinas Pendidikan ditahun 2024 yang lalu.
“Seingat saya untuk dana insintif oprator sekaolah maupun oprator kantor sudah cairkan semua.” ujar Herles beberapa hari yang lalu.
Sementara pihak Dinas Pendidikan dalam hal ini Kepala Bidang PTK, Sumarlan, M.Pd tidak mengetahui secara persis proses pencairan, pihaknya hanya batas mengusulkan kepihak bendahara umum Dinas Pendidikan Kaur yang kini di ketahui sudah Almarhum pada Januari 2025 yang lalu.
“Itulah yang jadi permasalahan ini harusnya sudah di bayar oleh bendahara kemaren tapi nyatanya belum. Pembayar itu lewat transfer langsung ke yang bersangkutan dalam hal ini oprator sekolah masing-masing. Dari sekolah SD dan SMP tidak semua dapat, yang dapat itu status oprator nya masih honorer bukan ASN. Besarannya sekitar Rp 200.000/ orprator. Jumlah oprator SD sebanyak 50 dan SMP sebanyak 20.”ungkapnya.
Dari pengakuan Yulianto selaku pengelola barang dan aset Dinas Pendidikan Kaur, Bahwa dirinya menemani bendahara umum Dinas Pendidikan saat itu mencairkan uang di Bank Bengkulu Cabang Bintuhan kisaran 400 juta lebih dan pernah membawa uang itu sebagian dari Bank Ke Kantor Dinas Pendidikan.Kamis, 13 Maret 205
“Saat itu benar saya menemani Almarhum dalam hal ini bendahara umum untuk mencairkan uang, di luar Bank diketahui uang tersebut untuk pembayaran oprator sekolah dan bendahara barang, dan uang itu sebagian saya yang bawa dari Bank ke Kantor kisaran 250 juta dan sesampainya di kantor uang yang saya bawa langsung saya serahkan ke bendahara atau Almarhum. Saya tidak tahu persis uang itu di bayarkan atau tidak ke oprator kerena bukan wewenang saya, yang saya tahu untuk bendahara barang saat ini ada 11 sekolah lagi yang belum sempat dibayarkan bendahara kerena mereka melapor dengan saya.” Demikian tutup Yulianto.
