Sidoarjo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur menggelar Konferensi Pers APBN KiTa Regional Jawa Timur per 30 April 2025 pada hari Selasa (27/5), bertempat di Aula Majapahit Gedung Keuangan Negara I Surabaya. Kegiatan ini juga disiarkan secara daring dan diikuti oleh seluruh pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah Jawa Timur melalui platform Microsoft Teams.
Konferensi pers ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Dudung Rudi Hendratna, yang juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Timur. Dudung didampingi oleh Plh. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Timur, Yulianto, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur, Untung Basuki, serta Kepala Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur II, Karsita.
Konferensi pers ini dilaksanakan sebagai bagian dari penyampaian informasi publik secara berkala dan transparan mengenai pengelolaan APBN serta perkembangan perekonomian regional. Sebelumnya, Kementerian Keuangan pusat juga telah melaksanakan Konferensi Pers APBN KiTa Mei 2025 pada 23 Mei lalu di Jakarta.
Ekonomi Jawa Timur Masih Tumbuh di Tengah Ketidakpastian Global
Dalam paparannya, Dudung menjelaskan bahwa perekonomian Jawa Timur tumbuh sebesar 5,00% (year-on-year) hingga April 2025. Angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 4,87% (yoy). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya konsumsi masyarakat selama momen Ramadhan, Imlek, Nyepi, dan Hari Raya Idul Fitri.
Dari sisi penawaran, sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan dengan kenaikan sebesar 4,13% (yoy). Sedangkan dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,12% (yoy).
Secara makro, Jawa Timur menyumbang 25,11% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Jawa dan 14,42% terhadap perekonomian nasional, menjadikannya kontributor terbesar kedua setelah DKI Jakarta.
Inflasi pada April 2025 tercatat sebesar 1,35% (yoy), mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya akibat berakhirnya program diskon 50% tarif listrik dari PLN dan naiknya harga pangan menjelang hari besar keagamaan.
Kinerja Penerimaan Negara Regional Jawa Timur
- Pendapatan Negara Capai Rp79,77 Triliun
Total realisasi pendapatan negara sampai April 2025 mencapai Rp79,77 triliun atau 28,22% dari target tahunan sebesar Rp282,65 triliun. Komponen terbesar berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp77,10 triliun (27,80%) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp2,67 triliun (50,19%). - Penerimaan Pajak: DJP Jatim II Sumbang Rp6,9 Triliun
Penerimaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai Rp32,06 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
Kanwil DJP Jawa Timur I: Rp16,17 triliun
Kanwil DJP Jawa Timur II: Rp6,90 triliun
Kanwil DJP Jawa Timur III: Rp8,99 triliun
Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar sebesar Rp21,60 triliun, diikuti sektor perdagangan sebesar Rp8 triliun. Pertumbuhan penerimaan mulai membaik sejak Maret 2025 dengan pertumbuhan bulanan (mom) sebesar 9,48%, dan April tumbuh 2,45%.
Namun demikian, pertumbuhan kumulatif masih mencatatkan kontraksi sebesar -3,56% akibat dampak relaksasi pembayaran PPN dan perubahan administrasi perpajakan pasca-implementasi sistem Coretax.
- Penerimaan Bea dan Cukai Capai Rp45,03 Triliun
Realisasi penerimaan DJBC Jawa Timur mencapai Rp45,03 triliun atau 30,26% dari target. Rinciannya meliputi:
Cukai: Rp42,89 triliun (30,13%)
Bea Masuk: Rp1,88 triliun (29,72%)
Bea Keluar: Rp248,6 miliar (211,5%)
Penerimaan bea keluar meningkat signifikan karena harga referensi CPO dan biji kakao yang tinggi. Namun penerimaan bea masuk sedikit tertekan oleh turunnya tarif efektif impor dan nilai impor.
- PNBP Terkumpul Rp2,67 Triliun
PNBP berasal dari dua sumber utama:
PNBP Lainnya: Rp1,36 triliun, dari biaya pendidikan, jasa kepelabuhan, pertanahan, hingga penerbitan STNK.
PNBP BLU: Rp1,31 triliun, dari jasa pelayanan pendidikan dan rumah sakit. - Kinerja Lelang dan Pengelolaan Aset
Realisasi pokok lelang Kanwil DJKN Jawa Timur mencapai Rp1,82 triliun (33,43% dari target). Sementara:
PNBP Lelang: Rp75,37 miliar (60,36%)
PNBP Aset: Rp43,12 miliar (26,11%)
PNBP Piutang Negara: Rp261,86 juta (170,71%)
Kinerja Belanja Negara dan Transfer ke Daerah
Sampai April 2025, realisasi belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp39,59 triliun (31,31% dari pagu anggaran), terdiri dari:
- Belanja Kementerian/Lembaga: Rp10,95 Triliun
Belanja Pegawai: Rp8,06 triliun
Belanja Barang: Rp2,35 triliun
Belanja Modal: Rp472,17 miliar
Bantuan Sosial: Rp67,4 miliar
Penggunaan anggaran antara lain untuk sektor pendidikan, kesehatan, pertahanan, infrastruktur jalan nasional, konektivitas transportasi, serta pelaksanaan ibadah haji.
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp28,64 Triliun (34,31%)
Dana Alokasi Umum (DAU): Rp16,1 triliun
Dana Bagi Hasil (DBH): Rp3,11 triliun
Insentif Fiskal: Rp121,58 miliar
DAK Nonfisik: Rp5,4 triliun (dari Dana BOS, dll)
Dana Desa: Rp3,89 triliun (masih tergantung syarat salur)
DAK Fisik: Rp4,75 juta
Dudung menyampaikan bahwa realisasi TKD lebih tinggi dari tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen pemerintah pusat melalui APBN dalam mendukung pelayanan publik di daerah.
Dukungan Program Prioritas Nasional
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
Hingga April 2025, telah terbentuk 77 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dari target 708 di Jawa Timur. Program ini menyasar:
332.475 murid sekolah (PAUD hingga SMA/SMK/SLB, pondok pesantren, dan PKBM)
3.320 balita, ibu hamil, dan ibu menyusui - Koperasi Merah Putih (KMP)
Sebanyak 1.247 koperasi Merah Putih telah terbentuk di 18 kabupaten dan 2 kota. Surabaya, Gresik, dan Jombang tercatat sebagai wilayah paling responsif.
Plh. Kakanwil DJPb, Yulianto, menjelaskan bahwa dana desa dapat digunakan sebagian kecil sebagai modal penyertaan koperasi. DJP juga telah memfasilitasi penerbitan NPWP pendiri koperasi dan berkomitmen mendampingi edukasi perpajakannya.
Konferensi Pers ini menegaskan bahwa APBN terus bekerja sebagai instrumen fiskal utama dalam menjaga stabilitas dan memperkuat ekonomi Jawa Timur di tengah tekanan global. Kinerja penerimaan pajak yang mulai pulih, realisasi belanja yang produktif, serta dukungan nyata terhadap program prioritas nasional menunjukkan sinergi fiskal pusat dan daerah yang positif.
