Minahasa Utara, LENSANUSANTARA.COMID – Bupati Kabupaten Madiun, H. Hari Wuryanto, S.H., M.Ak., menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) ke-6 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tahun 2025 yang digelar di Samratulangi Ballroom, Hotel Sentra Manado, Sulawesi Utara, Kamis (29/5/2025).
Acara tersebut turut dihadiri para bupati dari seluruh Indonesia, serta sejumlah tokoh penting di bidang pemerintahan daerah. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, hadir secara virtual, sementara Prof. Ilyas Rasyid yang dikenal sebagai Bapak Otonomi Daerah hadir langsung dalam forum tersebut. Juga tampak Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, sebagai Pjs. Ketua Umum APKASI masa bakti 2021–2026.
Dalam pernyataannya, Bupati Madiun menyampaikan pentingnya membangun Kabupaten Madiun sebagai daerah yang mandiri dan memiliki daya saing tinggi.
“Selaras dengan arahan Menteri Dalam Negeri mengenai peningkatan pelayanan publik, kami terus memperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini telah kami rumuskan dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun,” jelasnya.
Mas Hariwur—sapaan akrab Bupati Madiun—juga menekankan pentingnya sinergi antar daerah serta keterbukaan terhadap kolaborasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, berbagi program dan pengalaman antarkabupaten menjadi langkah strategis menuju pembangunan daerah yang maju dan kompetitif.
Sementara itu, Herman Suparman dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti empat dimensi penting dalam pelaksanaan otonomi daerah: peningkatan layanan publik, partisipasi masyarakat, pemberdayaan, dan daya saing.
“Jika empat dimensi ini dijalankan secara optimal, maka kemajuan dan kemandirian daerah akan tercapai,” tegas Herman.
Prof. Ilyas Rasyid dalam sambutannya menyatakan bahwa APKASI merupakan wadah penting dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Melalui APKASI, kita bisa menjembatani aspirasi daerah dan mempercepat realisasi otonomi yang berkualitas dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.
