Sibolga, BULETIN.CO.ID – Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto, S.SiT., M.M., melakukan pembinaan kepada jajaran Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Sibolga terkait pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Selasa, (03/06/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian integral dari langkah strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Dalam arahannya, Sri Pranoto menekankan pentingnya internalisasi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap aspek penyelenggaraan layanan pertanahan. Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar formalitas administratif, tetapi wujud nyata dari transformasi budaya kerja yang berkelanjutan.
“Pembangunan Zona Integritas harus dimulai dari komitmen individu. Setiap pegawai memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik KKN. Hanya dengan itulah kepercayaan publik dapat diraih dan dijaga,” tegas Sri Pranoto dalam sambutannya.
Kegiatan pembinaan ini turut diikuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sibolga beserta seluruh jajaran struktural dan fungsional. Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan sesi dialog interaktif guna menggali tantangan dan strategi percepatan pencapaian predikat WBK.
Sri Pranoto juga menyoroti bahwa pencapaian Zona Integritas harus didukung oleh inovasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyederhanaan prosedur pelayanan agar masyarakat benar-benar merasakan dampak positifnya.
Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kota Sibolga semakin siap dan konsisten dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip reformasi birokrasi secara nyata di lingkungan kerja mereka.
Langkah ini sejalan dengan visi besar ATR/BPN untuk mewujudkan lembaga yang profesional, modern, dan terpercaya, dalam rangka mempercepat terwujudnya “Indonesia Lengkap” melalui layanan pertanahan yang efisien dan berkeadilan.(Andi Hakim Nasution)
