Blitar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Upaya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Blitar kembali mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini terlihat dari kehadiran jajaran legislatif dalam Rapat Asistensi dan Monitoring Evaluasi (Monev) yang diprakarsai Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri di Kantor Pemkab Blitar, Kamis (11/9/2025).
Wakil Ketua I DPRD Blitar, H. M. Rifa’i, didampingi Sekretaris DPRD, Haris Susianto, S.H., M.Si, serta anggota Komisi IV, Fatathironi Ulya, S.E, turut serta mengikuti kegiatan tersebut. Menurut Rifa’i, forum ini menjadi ruang penting untuk menyamakan arah kebijakan daerah dengan regulasi nasional.
“Pertemuan ini membuka kesempatan bagi kami untuk mengevaluasi sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan di Blitar sudah sesuai jalur. Ada banyak hal yang bisa dipelajari agar potensi masalah bisa diantisipasi sejak dini,” ujarnya.
Rifa’i menegaskan bahwa DPRD berperan aktif menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan dukungan terhadap eksekutif. Sinergi, menurutnya, merupakan kunci agar kebijakan pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat.
“Dewan tidak hanya berbicara prosedur, tetapi bagaimana kebijakan daerah betul-betul menghadirkan manfaat nyata,” tambahnya.
Selain membahas evaluasi kinerja pemerintahan, rapat ini juga menyoroti pentingnya stabilitas politik lokal, penguatan demokrasi, serta perbaikan layanan publik. Sekretaris DPRD, Haris Susianto, menilai bahwa asistensi dari Kemendagri memberikan perspektif baru bagi lembaga legislatif.
“Kami mendapat masukan strategis terkait transparansi dan koordinasi antar-lembaga. Bagi DPRD, ini menjadi bahan penting dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan,” ungkapnya.
Langkah DPRD Blitar untuk hadir dalam forum tersebut dipandang sebagai bentuk keseriusan menjaga hubungan harmonis dengan pemerintah pusat. Dengan adanya evaluasi rutin, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Blitar semakin cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan warga.
Rifa’i berharap masyarakat bisa langsung merasakan hasilnya. “Kami ingin setiap kebijakan yang dihasilkan memberi dampak positif di kehidupan sehari-hari masyarakat Blitar,” tuturnya.
Partisipasi DPRD dalam asistensi ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi pondasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.( arif)
