Sidoarjo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II (DJP Jatim II) menggelar Forum Tax Center Tahun 2025 bersama perguruan tinggi mitra di wilayah kerja Jawa Timur II.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil DJP Jatim II, Senin (13/10/2025) ini mengusung tema “Sinergi Membangun Negeri”, mencerminkan semangat kolaborasi antara otoritas pajak dan dunia akademik dalam memperkuat literasi serta kesadaran perpajakan di masyarakat.
Acara tersebut dihadiri oleh para ketua Tax Center dari 25 perguruan tinggi di wilayah kerja DJP Jatim II, antara lain Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Madura, Universitas Trunojoyo Madura, Universitas Wiraraja Sumenep, Universitas Muhammadiyah Gresik, Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI) Gresik, Universitas Merdeka Madiun, dan sejumlah kampus lain dari wilayah Jawa hingga Madura.
Hadir pula Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S.E., M.Si., Ak. dari Universitas Negeri Surabaya sebagai narasumber akademisi, serta Ikhwanudin dari Direktorat Kemitraan Wajib Pajak DJP dan tim Bidang P2Humas Kanwil DJP Jatim II.
Forum ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jatim II, Heru Susilo, yang hadir mewakili Kepala Kanwil DJP Jatim II Kindy Rinaldy Syahrir, yang tengah bertugas di Kantor Pusat DJP di Jakarta.
Dalam sambutan pembukaannya, Heru Susilo menegaskan bahwa Tax Center merupakan mitra strategis DJP dalam membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak, khususnya di lingkungan perguruan tinggi.
“Tax Center dapat menjadi wadah pengkajian, penelitian, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan yang harmonis dengan DJP. Melalui experiential learning, mahasiswa tidak hanya memperoleh teori, tetapi juga pengalaman langsung yang memperkuat kompetensinya di bidang perpajakan,” ujarnya.
Selain menjadi ajang silaturahmi, forum ini juga menjadi ruang evaluasi program kerja Tax Center, termasuk pelaksanaan program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) dan kesiapan perguruan tinggi dalam mendukung pelaporan SPT Tahunan 2025 melalui sistem Coretax DJP.
Peserta forum diharapkan aktif membantu sosialisasi dan pendampingan bagi civitas akademika dalam aktivasi akun serta sertifikat digital di laman resmi coretaxdjp.pajak.go.id.
Dalam paparannya, Ikhwanudin menjelaskan bahwa DJP pada tahun 2026 akan fokus pada pengembangan aplikasi Tax Center sebagai bagian dari transformasi digital layanan edukasi pajak.
Tak hanya itu, DJP juga tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata kelola Tax Center, yang ditargetkan mulai berlaku pada tahun 2027. Aturan ini akan menjadi pedoman resmi bagi DJP dan perguruan tinggi mitra dalam menjalankan kemitraan yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.
“Kehadiran PMK ini diharapkan menjadi dasar yang kuat bagi pengelolaan Tax Center agar sinergi antara DJP dan perguruan tinggi semakin optimal dalam mendukung edukasi dan kepatuhan perpajakan,” jelasnya.
DJP juga mendorong agar Tax Center memperluas kolaborasi dengan lembaga profesional seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dan Danny Darussalam Tax Center (DDTC). Kolaborasi ini dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi praktis mahasiswa dan dosen, serta mempersiapkan generasi baru praktisi dan konsultan pajak yang profesional dan berintegritas.
Apresiasi untuk Tax Center dan Relawan Pajak Terbaik
Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi nyata, Kanwil DJP Jatim II memberikan anugerah kepada Tax Center dan Relawan Pajak berprestasi Tahun 2025, di antaranya:
- Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, sebagai Tax Center dengan Relawan Terbanyak 2025;
- Universitas Trunojoyo Madura, sebagai Tax Center dengan Pengelolaan Media Sosial Terbaik;
- Universitas Wiraraja Sumenep, sebagai Tax Center Teraktif;
- Ach. Maulana Yassir dan Ahmad Arin Sabrian dari Universitas Madura, sebagai Relawan Pajak dengan Poin Tertinggi.
Forum Tax Center 2025 menjadi momentum penting dalam memperkuat kemitraan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan dunia pendidikan tinggi. Kegiatan ini mencerminkan semangat reformasi perpajakan nasional yang mengedepankan edukasi, partisipasi, dan kepercayaan publik sebagai fondasi kepatuhan sukarela.
Melalui sinergi berkelanjutan dengan perguruan tinggi, DJP berkomitmen mewujudkan sistem perpajakan yang lebih inklusif dan dipercaya masyarakat, karena pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan wujud nyata gotong royong dalam membangun negeri. (Ryo)
