Sidoarjo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Warga Kabupaten Sidoarjo kini bisa tersenyum lega. Layanan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang dulunya sering memakan waktu lama, kini berjalan lancar tanpa antrean. Persediaan blangko e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sidoarjo telah terpenuhi, bahkan berlebih.
Pelayanan pun semakin mudah diakses. Warga tak lagi harus datang ke kantor Dispendukcapil atau Mal Pelayanan Publik (MPP). Kini, pencetakan e-KTP bisa dilakukan langsung di kantor kecamatan masing-masing.
“Sudah tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan KTP. Blangkonya tersedia, dan pencetakan bisa dilakukan di semua kecamatan. Kalau ada yang merasa kesulitan, silakan lapor. Pasti kami tindak lanjuti,” tegas Bupati Sidoarjo, Subandi, Senin (13/10).
Bupati Subandi juga mengingatkan seluruh pejabat dan aparatur di lingkungan Pemkab Sidoarjo agar memberikan pelayanan publik yang maksimal, cepat, dan transparan. Ia menegaskan tidak boleh ada praktik pungutan liar dalam proses pelayanan administrasi kependudukan.
“Kita terus pantau bersama. Warga juga kami harap bersedia melapor kalau merasa dipersulit, supaya bisa ditindak pelakunya,” ujarnya.
Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk memperkuat pelayanan publik yang berintegritas, cepat, dan humanis. Dengan memastikan ketersediaan blangko serta memperluas akses pencetakan hingga tingkat kecamatan, Pemkab Sidoarjo berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Upaya ini juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, di mana transparansi dan kemudahan layanan menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan.
Kepala Dispendukcapil Sidoarjo, Redi Kusuma, menjelaskan bahwa stok blangko e-KTP kini lebih dari cukup. Kondisi ini berbeda jauh dibandingkan beberapa tahun lalu, ketika warga harus menunggu berbulan-bulan karena keterbatasan distribusi dari pemerintah pusat.
“Pemohon datang, langsung kita proses, dan bisa langsung cetak. Tidak perlu antre seperti dulu,” jelas Redi.
Sejak 19 September 2025, layanan pencetakan e-KTP telah tersebar di 18 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo. Masing-masing kecamatan menerima 1.500 keping blangko, dan apabila stok menipis, bisa segera meminta tambahan.
“Sekarang stok untuk Sidoarjo semua aman,” tambahnya.
Dalam kurun waktu 18 September hingga 14 Oktober 2025, Dispendukcapil Sidoarjo berhasil mencetak 14.028 keping e-KTP di seluruh kecamatan. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding bulan-bulan sebelumnya, seiring lancarnya pasokan blangko dari pemerintah pusat.
Beberapa kecamatan menunjukkan capaian tertinggi dalam pencetakan e-KTP. Kecamatan Krian menjadi yang terbanyak dengan 1.615 keping, disusul Taman sebanyak 1.368 keping, Tarik 1.063 keping, dan Waru sebanyak 833 keping.
Sementara itu, di Mal Pelayanan Publik (MPP) Sidoarjo, total produksi e-KTP tercatat sebanyak 3.386 keping. Pada masa awal operasional, jumlah cetak harian sempat mencapai 600 keping sebelum sebagian besar proses pencetakan dialihkan ke kecamatan untuk mempercepat layanan.
“Sekarang semua sudah merata. Kami pastikan pelayanan berjalan lancar hingga 2026 karena stok blangko aman,” ujar Redi.
Program desentralisasi layanan e-KTP ini menjadi salah satu bentuk nyata dari transformasi pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo. Masyarakat kini tidak hanya menikmati layanan yang lebih cepat, tetapi juga lebih efisien dan transparan.
Selama beberapa tahun terakhir, pelaksanaan e-KTP di Indonesia sempat terkendala kekurangan blangko, gangguan sistem, dan antrean panjang di berbagai daerah. Namun, melalui digitalisasi data, perbaikan sistem, serta distribusi blangko yang merata, kini warga Sidoarjo bisa menikmati hasil dari perbaikan tersebut.
“Dulu warga bisa menunggu berminggu-minggu. Sekarang cukup datang ke kecamatan, foto, dan langsung dapat KTP. Ini hasil kerja keras bersama,” ungkap Redi.
Bupati Subandi menegaskan bahwa kemudahan layanan e-KTP ini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Kalau warga senang dan puas, berarti kita sudah di jalur yang benar,” pungkas Subandi.
