Puluhan Warga Desa Sipedang Banjarnegara, Menuntut Transparansi Anggaran, Bagong: Ada Empat Poin‎

‎
‎Banjarnegara, LENSANUASANTARA.CO.ID – Merasa kecewa, puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Desa Sipedang (HAMAS), di Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara memasang beberapa banner di beberapa titik. Dalam tuntutan utama tersebut ada empat poin yang disampaikan melalui tulisan, diantaranya terkait proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah  (IPAL),  Program Ketahanan Pangan tentang  pengadaan ternak sapi 2022-2024, PIK, dan Sarana Air Bersih (SAB).
‎
‎Selain itu juga mendesak, agar permasalahan tersebut bisa secepatnya di usut, karena masyarakat menganggap ada dugaan permainan, mulai dari ketidak jelasan sapi hingga dugaan penyelewengan anggaran proyek IPAL yang nilainya Rp 500 juta untuk 50 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
‎
‎” Kami dari Himpunan Aliansi Masyarakat Sipedang hari ini menuntut transparansi anggaran di Desa, terutama Ketahanan Pangan tahun 2022,2023,2024, tentang pengadaan sapi yang tidak jelas keberadaanya, kata Pak Sekdes sapi ada yang di titipkan ke Desa lain, seperti Gomblang dan Wanayasa, ada juga yang di jual katanya untuk nalangin kegiatan Desa, itu anggaran sekitar Rp 600 juta selama tiga tahun, total sapi kalau tidak salah 25 ekor selama 3 tahun,” jelas Ketua Koordinator Bagong, Rabu, (15/10/2025).
‎
‎Masih kata Bagong,” Intinya saya ingin sapi Ketahanan Pangan di kembalikan dan bisa dipertanggung jawabkan, karena itu aset desa, dan juga satu lagi ada dua sapi yang dulu beli karena sakit akhirnya di kembalikan lagi ke penjual, sampai sekarang uangnya kata Pak Sekdes belum dikembalikan juga,” tambahnya.
‎
‎Selain Ketahanan Pangan, warga lainya bernama Yanto juga meminta agar proyek IPAL tahun 2024 senilai Rp 500 juta bisa di usut tuntas, dirinya menduga ada penyelewengan saat pengerjaan.
‎
‎”Masyarakat menilai proyek IPAL tahun 2024 tidak sesuai dengan anggaran yang di gelontorkan senilai Rp 500 juta untuk 50 titik, setelah kami kroscek ke penerima manfaat itu bangunan itu paling habisnya hanya senilai Rp 3 juta sampai Rp 5 juta, padahal satu titiknya itu Rp 10 juta, ibarat di potong administrasi paling kan masih Rp 8 juta, dan yang mengerjakan setahu saya waktu itu Pak Kadus 1, Pak Khadir,
‎Pak Mahfud Sabar, setelah melihat itu menurut dugaan kami ya ada penyelewengan karena melihat proyek tidak sinkron menurut kami itu,” tegas Yanto.
‎
‎Selaku Ketua Koordinator, Bagong juga menegaskan, jika beberapa tuntutan mereka tidak di tanggapi, kedepan akan melaksanakan unjuk rasa sampai apa yang di harapkan masyakarat bisa segera terealisasi.
‎
‎
‎”Jika aspirasi hari ini tidak ditanggapi, nanti kami akan adakan aksi unjuk rasa, memang hari ini kami hanya memasang banner saja, hari ini ada lima banner yang kita pasang di beberapa titik, intinya ini baru awal,” pungkas Bagong. (Gunawan ).
‎