Trenggalek, LENSANUSANTARA.CO.ID – Tiga Pesan Penting Bupati Trenggalek Kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Daerahnya, Antara lain:
- Janganlah cita-citanya menjadi pegawai tapi orientasikan membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.
- Pengangkatan PPPK besar-besaran dianggap menjadi beban anggaran. Tunjukkan kinerja terbaik agar tidak dianggap menjadi beban anggaran.
- Keberadaan APBD bertujuan untuk pembangunan ekonomi masyarakat. Sebisanya keberadaan PPPK bisa mendukung pembangunan perekonomian masyarakat.
Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin menyampaikan pesan mendalam saat membuka kegiatan orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pendopo Manggala Praja Nugraha, Senin (20/10).
Keberadaan kegiatan orientasi ini sendiri ditujukan untuk membantu PPPK beradaptasi dengan cepat dilingkup kerja. Selain itu juga agar PPPK ini bisa melaksanakan tugasnya secara profesional dan optimal dengan meningkatkan kompetensinya melalui nilai-nilai dasar ASN, kewajiban dan hak serta budaya kerja organisasi.
Mengawali sambutannya Bupati Trenggalek tidak lupa mengucapkan selamat kepada pegawai dilingkup Pemkab Trenggalek yang telah naik statusnya menjadi ASN. Menurutnya jangan terburu senang dulu karena tantangannya kedepan masih besar. “Bila melihat di semua medsos rasanya di semua sektor, harapan masyarakat terhadap pemerintah sangatlah besar. Tapi dibalik itu kesejahteraan anda masih belum maksimal,” ucap Mas Ipin mengawali pesannya.
Kalau dulu, sambung kepala daerah yang dipercaya menjadi Waketum APKASI ini, “masih menjadi honorer dan berharap bisa diangkat statusnya menjadi ASN. Tapi jangan terus cita-citanya ingin menjadi pegawai, melainkan orientasikan ingin membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” imbuhnya.
Mas Ipin meminta orientasi PPPK di Trenggalek seperti itu karena harapan masyarakat cukup tinggi kepada pemerintah. Selain itu saat ini masyarakat banyak mempertanyakan keputusan pengangkatan PPPK besar besaran di Trenggalek menambah beban anggaran pemerintah.
Bupati Trenggalek itu menegaskan apakah PPPK di Trenggalek mau dikatakan menjadi beban APBD. Untuk tidak dikatakan membebani APBD tentunya pegawai honorer yang saat ini telah ditingkatkan statusnya menjadi ASN harus bisa menjukkan diri bekerja dengan baik. Dengan begitu keputusan Bupati Trenggalek dan Sekda Trenggalek untuk mengangkat seluruh honorer menjadi PPPK adalah keputusan yang tepat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pesan selanjutnya kepala daerah muda itu kepada PPPK di Trenggalek, gaji mereka bersumber dari APBD dan keberadaan APBD ditujukan untuk pembangunan perekonomian masyarakat. Untuk tidak dianggap menjadi beban, Mas Ipin juga mengajak keberadaan PPPK bisa berdampak pada perekonomian lokal.
Diharapkan olehnya dari sebagian rejeki yang didapatnya bisa dipartisipasikan untuk zakat, infaq dan sodakhoh di BAZNAS Trenggalek yang nantinya akan dikembalikan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Kemudian kalau berwisata hendaknya bisa berwisata di daerahnya sendiri, guna mendukung perekonomian lokal, tandasnya.
Kegiatan orientasi ini sendiri di ikuti oleh 240 orang PPPK formasi 2024 tahap I. Peserta sendiri terbagi menjadi 6 angkatan yang berasal dari tenaga pendidik dan jabatan pelaksana di lingkup SD dan SMP. (Putri)
