Sidoarjo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar Rapat Paripurna II dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Sabtu (1/11).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, S.M. itu dihadiri oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi, S.H., M.Kn., unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta 28 anggota dewan yang tercatat hadir sesuai daftar absensi.
Mengawali rapat, pimpinan dewan membuka persidangan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, menandai dimulainya agenda penting tahunan yang menentukan arah kebijakan fiskal daerah.
Juru bicara fraksi-fraksi, Muh. Zakaria Dimas Pratama, S.Kom., dalam pandangan umumnya menyampaikan apresiasi terhadap kerja keras Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun rancangan APBD 2026. Menurutnya, rancangan ini merupakan instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan sekadar angka dalam tabel, tetapi cermin ke mana arah pembangunan daerah ini akan dibawa,” ujarnya di hadapan forum paripurna.
Fraksi Demokrat-NasDem menyoroti penurunan total pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp 4,72 triliun, turun sekitar Rp 703 miliar dari tahun sebelumnya, terutama akibat berkurangnya dana transfer pusat. Meski begitu, fraksi mengapresiasi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan mencapai Rp 2,7 triliun, namun menilai target tersebut masih terlalu konservatif.
Mereka mendesak agar Pemkab lebih berani menggali potensi fiskal melalui digitalisasi pemungutan pajak, pemutakhiran data objek pajak (SISMIOP), serta pembenahan tata kelola pendapatan daerah.
Sementara itu, untuk belanja daerah, yang direncanakan mencapai Rp 5,1 triliun, fraksi menegaskan agar penurunan belanja tidak mengorbankan kualitas layanan publik. Mereka menekankan agar alokasi tetap berpihak pada sektor prioritas pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
Sorotan juga tertuju pada belanja modal yang menurun 33 persen dibanding tahun sebelumnya. Fraksi meminta agar porsi belanja pembangunan infrastruktur dikembalikan minimal ke level APBD Perubahan 2025 demi menjaga daya dorong ekonomi lokal.
Selain itu, DPRD juga menilai struktur pembiayaan daerah yang masih bergantung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) perlu segera direformasi. Pemerintah diminta memperkuat manajemen penyerapan anggaran agar APBD menjadi instrumen fiskal yang produktif dan berkelanjutan.
Rapat paripurna ditutup dengan ajakan seluruh fraksi agar proses legislasi berjalan dalam semangat transparansi, kolaborasi, dan keberpihakan terhadap masyarakat.
“Mari jadikan pembahasan APBD ini bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi langkah nyata untuk membangun Sidoarjo yang lebih maju, adil, dan sejahtera,” tutup Zakaria.
