Makassar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Aksi unjuk rasa digelar Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR) di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), Jumat, 14 November 2025. Dalam aksi tersebut, KOBAR mendesak Kejati Sulsel mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bulukumba serta mengusut tuntas dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Bulukumba.
Massa aksi menyuarakan kekecewaan mereka terhadap lambannya penanganan kasus dugaan korupsi yang sudah mencuat sejak 2024. Hingga kini, belum ada perkembangan berarti, termasuk belum adanya penetapan tersangka, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Menurut KOBAR, DAK Pendidikan yang seharusnya dimanfaatkan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan justru diduga diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu. Mereka menduga terdapat oknum di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba yang mengambil keuntungan pribadi dari anggaran tersebut.
Tidak hanya itu, KOBAR juga menyoroti indikasi kuat adanya praktik tidak profesional antara oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba dengan pihak Kejaksaan Negeri Bulukumba. Dugaan hubungan “main mata” inilah yang dinilai menjadi faktor utama lambatnya penanganan kasus hingga saat ini.
“Kami menilai Kejaksaan Negeri Bulukumba gagal menunjukkan profesionalisme dalam menangani perkara ini. Oleh karena itu, kami mendesak Kejati Sulsel untuk mengevaluasi dan mencopot Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba demi mencegah konflik kepentingan dan memastikan penanganan perkara dapat berjalan objektif, transparan, serta bebas dari intervensi,” ujar Ahmad Rifai selaku jenderal lapangan.
Ahmad menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ia menyebut dugaan korupsi DAK Pendidikan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat dan masa depan generasi muda, yang seharusnya mendapat fasilitas pendidikan yang layak dan memadai.
Senada dengan itu, Andi Argilang selaku Koordinator Lapangan Koalisi Bersama Rakyat menambahkan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini. Ia menegaskan bahwa apabila dalam waktu ke depan tidak ada kejelasan, transparansi, dan progres signifikan dari Kejati Sulsel, maka aksi lanjutan akan digelar.
“Jika tidak ada progres nyata, kami akan menggelar aksi jilid II dengan massa yang lebih besar dibandingkan aksi hari ini,” tegas Andi Argilang.
KOBAR berharap Kejati Sulsel segera mengambil langkah konkret untuk menegakkan supremasi hukum, memastikan transparansi, dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, khususnya dalam kasus yang menyangkut kepentingan pendidikan di daerah.
