Tanah Datar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE.MM menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Mengantisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Larangan Kepala Daerah ke Luar Negeri, serta Antisipasi Potensi Bencana Alam. Rakor tersebut digelar secara virtual dari Gedung Indojolito Batusangkar pada Kamis (11/12/2025).
Rakornas dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian dan menjadi langkah strategis pemerintah pusat dalam memastikan kesiapan nasional menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat, pengamanan perayaan keagamaan, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga mitigasi kesehatan dan kebencanaan menjelang libur akhir tahun.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk menjaga situasi kondusif, kelancaran pelayanan publik, serta konsistensi dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari penguatan keamanan, kesiapsiagaan tenaga kesehatan dan fasilitas publik, pengendalian harga bahan pokok, hingga antisipasi bencana hidrometeorologi pada puncak musim hujan.
Tito Karnavian juga menekankan agar kepala daerah memantau secara berkala informasi resmi dari BMKG, serta mematuhi kebijakan pembatasan perjalanan dinas luar negeri.
Khusus pada periode 15 Desember 2025 hingga 15 Januari 2026, kepala daerah dilarang melakukan perjalanan dinas luar negeri kecuali untuk keperluan berobat atau tugas langsung dari Presiden.
Usai mengikuti rakor, Bupati Eka Putra menegaskan komitmennya untuk tetap berada di tengah masyarakat selama masa penanganan bencana di Tanah Datar.
“Sebagai salah satu kepala daerah yang terdampak bencana, saya sudah berkomitmen tidak akan meninggalkan rakyat. Tidak akan ke luar negeri. Lagipula tidak ada kebutuhan dan kepentingan ke sana saat ini,” tegasnya.
Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada Mendagri karena telah membantu menjembatani komunikasi dengan Presiden sehingga berbagai fasilitas dan bantuan, baik melalui Apkasi maupun provinsi lain, dapat mengalir ke daerah terdampak bencana.
Ia menambahkan bahwa selama masa bencana, dirinya setiap hari turun ke lapangan untuk memastikan mitigasi dan percepatan penanganan berjalan maksimal.
“Kami tetap berharap pemerintah pusat membantu pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana, mengingat anggaran daerah sangat terbatas,” ujarnya.
Saat ini Pemkab Tanah Datar tengah menyiapkan data lengkap untuk diajukan kepada Presiden melalui kementerian terkait sebagai dasar usulan pembangunan dan rekonstruksi pasca bencana.
Turut hadir mengikuti rakor tersebut Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Sekda Abdurrahman Hadi, Kapolres Tanah Datar dan Padang Panjang, Dandim 0304 Tanah Datar, para pimpinan OPD, serta undangan lainnya.(Rels/Suherman)
