Sidoarjo, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan keseriusan penuh dalam mengakselerasi program prioritas nasional. Salah satunya melalui percepatan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo, sebagai bagian dari dukungan konkret terhadap visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama pimpinan DPRD, Forkopimda, para camat, serta kepala desa dan lurah se-Kabupaten Sidoarjo yang digelar di OPS Room Setda Sidoarjo, Rabu (28/1).
Dalam arahannya, Bupati Subandi menekankan bahwa KDKMP bukan sekadar program administratif, melainkan instrumen strategis negara untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan.
“Ini atensi langsung Presiden. Artinya, tidak boleh setengah-setengah. Seluruh lini pemerintahan, dari kabupaten hingga desa, harus bergerak dalam satu barisan,” tegasnya.
Koperasi memiliki akar panjang dalam sejarah pembangunan nasional. Sejak era Bung Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia koperasi diposisikan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Program KDKMP hadir sebagai bentuk revitalisasi semangat tersebut, dengan pendekatan modern dan berbasis potensi lokal desa.
Di Sidoarjo, yang dikenal sebagai wilayah penyangga ekonomi Jawa Timur dengan kekuatan UMKM dan sektor industri, keberadaan KDKMP diproyeksikan menjadi hub ekonomi desa: menampung, mengolah, dan memasarkan produk lokal secara kolektif dan berkelanjutan.
Bupati Subandi secara khusus menginstruksikan para camat untuk bersikap proaktif dengan turun langsung mendampingi desa. Fokus pendampingan meliputi persoalan teknis, keterbatasan anggaran, hingga desa yang belum memiliki dukungan Bantuan Keuangan (BK).
Selain itu, ia meminta agar pembaruan data pada portal KDKMP dilakukan minimal tiga hari sekali. Pelaporan progres dan kendala harus disampaikan secara berkala agar solusi dapat segera dirumuskan bersama.
“Jangan sampai data mati. Data adalah kompas kebijakan,” ujarnya dengan nada tegas namun konstruktif.
Berdasarkan data sementara, tercatat 47 lokasi KDKMP di Sidoarjo masih terkendala proses pengurukan lahan. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengambil langkah cepat dan terukur.
Pemkab menyiapkan sembilan unit backhoe serta armada truk milik daerah untuk membantu percepatan pekerjaan fisik. Desa hanya perlu mengoordinasikan teknis pelaksanaan di lapangan agar proses dapat berjalan efektif dan tepat waktu.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara di tingkat desa, bukan sekadar instruksi dari balik meja.
Tak hanya fokus pada KDKMP, Bupati Subandi juga menyoroti persoalan strategis lain, yakni kekurangan sekitar 4.000 hektare Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Sidoarjo. Kondisi ini berdampak langsung pada belum rampungnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Menurutnya, kepastian tata ruang merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
“Tanpa RDTR yang jelas, investor akan ragu. Kita tidak bisa membangun dengan peta yang kabur,” ungkapnya.
Untuk itu, Bupati Subandi menyatakan akan langsung mengawal persoalan LP2B ke Jakarta pada pekan berikutnya, guna memastikan kejelasan peruntukan wilayah desa dan kelurahan.
Menutup arahannya, Bupati Subandi mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk menjaga soliditas dan irama kerja. Ia menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya bisa dicapai melalui kolaborasi yang kuat dan konsisten antara pemerintah pusat, daerah, hingga desa.
“Kalau kita solid, target besar bukan mimpi. Itu soal waktu,” pungkasnya. (Ryo)
