Musi Rawas, LENSANUSANTARA.CO.ID – Aksi damai yang digelar masyarakat Kelurahan Pasar Muara Beliti di Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas, Kamis (29/01/2026), berlangsung dengan tensi tinggi dan penuh tekanan.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan secara terbuka, masyarakat menyatakan ultimatum keras kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas agar segera memberikan kejelasan atas tuntutan yang mereka sampaikan.
Perwakilan massa aksi dalam kesepakatan bersama yang dibacakan di hadapan peserta aksi menegaskan, apabila tidak ada kejelasan dan tindak lanjut konkret dari Pemkab Musi Rawas, maka masyarakat akan mengambil langkah tegas dengan menyegel Kantor Lurah Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas.
Diwaktu yang sama, Zainuri selaku Aktivis ternama di Musi Rawas menyoroti polemik yang terjadi di Kelurahan Pasar Muara Beliti sehingga masyarakat melakukan aksi damai di Kantor Bupati Musi Rawas. Zainuri mendesak Bupati Musi Rawas segerah menyelesaikan polemik ini.
Menurutnya hanya ada satu cara untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat Kelurahan Pasar Muara Beliti, yaitu segera lakukan Tabayyun, untuk melakukan meneliti, memverifikasi, atau mencari kejelasan. Bertujuan untuk prinsip penting untuk mengecek kebenaran permasalahan yang terjadi guna menghindari kesalapahaman masyarakat dan terjadinya perpecahan.
“Bupati Musi Rawas jangan hanya diam segera ambil kebijakan untuk menyelesaikan polemik yang terjadi di Kelurahan Pasar Muara Beliti, segera lakukan Tabayyun untuk meneliti, memverifikasi atau mencari kejelasan agar tidak menjolaknya permasalahan yang terjadi, guna mengetahui kebenaran yang permasalahan yang terjadi, Untuk menghindari kesalahpahaman isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat dan mencegahnya terjadi perpecahan antar masyarakat”. Harap Zainuri
Lanjutnya, “Segera lakukan duduk bareng untuk mengambil solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Mendesak Bupati segerah undang Lurah Kelurahan Pasar Muara Beliti agar dapat menjelaskan fakta permasalahan yang terjadi dan dasar hukum kebijakan yang dilakukannya. Undang Kepala Bagian Hukum untuk mengkaji peraturan dan dasar hukum pemberhentian dan pengangkatan Ketua RT.
undang juga Kepala Bagian Tata Pemerintahan untuk menjelaskan seperti apa sistem tata pemerintahan. Undang juga Kepala Inspektorat untuk mentelaah pelanggaran permasalahan yang terjadi.
Dan undang juga perwakilan Aksi untuk menjelaskan tuntutan masyarakat Kelurahan Pasar Muara Beliti. Dengan ini bersama-sama mencari solusi menyelesaikan polemik yang terjadi”. Tegas Zainuri
(Umami)
