Makassar, LENSANUSANTARA.CO.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Rachmatika Dewi menyuarakan pentingnya keadilan bagi daerah penghasil nikel, baik dari sisi manfaat ekonomi maupun dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Hal tersebut disampaikan Andi Rachmatika Dewi saat menghadiri silaturahmi Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) di Hotel Claro Makassar, Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Senin (2/3/2026).
Menurut perempuan yang akrab disapa Cicu itu, daerah penghasil nikel selama ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, manfaatnya dinilai belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di wilayah pertambangan.
“Kita ini daerah penghasil, tetapi dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Harus ada keadilan dalam pembagian manfaat agar daerah penghasil tidak hanya menjadi penonton,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dinilai paling dirasakan masyarakat setempat.
“Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan menjadi perhatian utama. Masyarakat di daerah penghasil adalah pihak yang paling merasakan dampaknya. Karena itu, perlu solusi nyata untuk membantu pemerintah daerah mengatasi persoalan lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua FD-PNI, Moh Arus Abdul Karim, menegaskan bahwa daerah penghasil nikel merupakan penyumbang besar devisa negara. Namun, kondisi tersebut belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang.
“Daerah penghasil nikel memberi kontribusi besar terhadap devisa negara. Faktanya, masyarakat di sekitar tambang belum sepenuhnya menikmati hasilnya. Forum ini hadir untuk memperjuangkan keadilan bagi daerah penghasil,” katanya.
Silaturahmi FD-PNI mempertemukan pimpinan DPRD dari sejumlah provinsi penghasil nikel sebagai upaya memperkuat posisi tawar daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua DPRD Sulawesi Tenggara H.M. Aris Abdul Karim, Ketua DPRD Papua Barat Orgenes Wonggor, La Ode Tariala dari Sulawesi Tenggara, serta Ketua DPRD Maluku Utara M. Iqbal Ruray bersama perwakilan anggota DPRD lainnya.
Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel dibentuk pada 7–8 Desember 2025 di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Forum ini menjadi wadah konsolidasi daerah penghasil untuk memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil, serta transparansi data produksi nikel.
Selain itu, forum juga mendorong sinkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan realisasi produksi di lapangan, serta membuka akses data produksi nikel secara real time kepada pemerintah daerah.
Melalui forum tersebut, para pimpinan DPRD berharap lahir rekomendasi konkret guna memperkuat peran daerah dalam tata kelola nikel nasional, sekaligus memastikan manfaat ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat di wilayah penghasil.
