Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Polemik menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember memasuki babak baru. Di tengah kritik publik terhadap menu yang dinilai minimalis, Satgas MBG justru menyoroti dugaan permainan mitra dapur yang disebut memengaruhi kualitas makanan bagi pelajar, Rabu (4/3/2026).
Sorotan itu mengemuka dalam pertemuan Satgas MBG Kabupaten Jember di Pendopo Wahyawibawagraha, Senin (2/3/2026) malam. Forum yang dihadiri Kepala KPPG, Korwil SPPG, dan seluruh Kepala SPPG tersebut juga mendapat arahan langsung dari Bupati Jember Gus Fawait secara daring dari Mekah.
Anggota Satgas MBG, Ahmad Hoirozi mengungkapkan bahwa bupati menegaskan anggaran makan harian (Rp10.000 dan Rp8.000) tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun. Pelanggaran akan berujung sanksi tegas hingga pencabutan izin dapur.
“Bupati menekankan tidak boleh ada pengurangan. Kalau tidak diindahkan, akan direkomendasikan ke Badan Gizi Nasional. Kepala daerah punya kewenangan mencoret dapur yang nakal,” tegas Hoirozi.
Ia menyebut penegakan aturan dilakukan bertahap melalui surat peringatan (SP1 dan SP2). Jika tetap melanggar, maka pada SP3 dapur akan dicabut izinnya. Bahkan, beberapa dapur di wilayah Puger dan Ambulu telah disuspend sementara sebagai efek jera.
Dari hasil kunjungan ke 15 dapur MBG, Satgas menemukan sekitar empat hingga lima dapur bermasalah. Modus yang ditemukan antara lain pengurangan anggaran bahan makanan dan tidak menjalankan kewajiban penyediaan sampel menu selama 2×24 jam.
“Yang bermasalah itu umumnya terpengaruh mitra berbasis bisnis, mereka tidak puas dengan nilai operasional yang ada, akhirnya anggaran makan dikurangi,” ujarnya.
Hoirozi juga menyoroti praktik dapur yang hanya menyasar penerima tertentu, misalnya siswa SD kelas 3 hingga 6 dengan anggaran Rp10.000, sementara kelompok lain diabaikan. Menurutnya, dapur yang benar seharusnya melayani seluruh jenjang dari TK hingga SMA sesuai ketentuan.
Pihaknya menegaskan anggaran harian tidak boleh digeser ke hari berikutnya. Dalam skema MBG, menu telah dirancang dalam siklus 14 hari dengan porsi biaya yang harus digunakan sesuai hari berjalan.
Terkait polemik menu kering selama Ramadan, Hoirozi mengakui adanya kendala bahan baku seperti susu dan buah yang sulit didapat. Namun ia menekankan tanggung jawab pengadaan berada di pihak mitra dapur, bukan SPPG.
“SPPG hanya menerima dan mengolah. Yang mencari supplier itu mitra. Jadi jangan selalu menyalahkan SPPG,” kata Hoirozi.
Sorotan terhadap mitra juga diperkuat temuan dapur dengan kondisi sanitasi buruk, termasuk pembuangan limbah yang tidak layak. Dapur semacam ini direkomendasikan untuk dicoret dari program.
Sementara itu, Korwil SPPG Kabupaten Jember Andriana Ayu membenarkan adanya tiga SPPG di Balung, Puger, dan Tempurejo yang disuspend selama satu pekan. Penindakan dilakukan setelah menu mereka viral di media sosial karena dinilai terlalu minimalis.
“Menu keringnya hanya tiga sampai empat item sehingga dianggap anggarannya dipotong. Padahal secara biaya masih di kisaran Rp8.000 sampai Rp10.000, hanya saja harga bahan seperti susu sedang naik,” jelasnya.
Ia menyebut sistem pembayaran bahan baku menggunakan mekanisme at cost, sehingga nilai yang dibayarkan sesuai invoice riil. Kondisi itu membuat nominal bisa sedikit di bawah pagu jika harga bahan turun atau komposisi menu berubah.
Andriana juga menjelaskan tantangan distribusi selama Ramadan, di mana makanan harus tahan hingga waktu berbuka. Karena itu banyak dapur memilih menu kering seperti roti sebagai sumber karbohidrat.
“Ahli gizi di masing-masing SPPG sudah menyusun komposisi, tetapi tantangannya makanan harus tetap layak konsumsi sampai sore,” ujarnya.
