Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Belum lama ini, tepatnya pada 7 Juli 2026, Bupati Jember, Gus Fawait, didampingi Kepala BPS Jember, Peni Dwi Wahyu Winarsih, menggelar kunjungan kerja di kantor BPS Republik Indonesia, Minggu (12/7/2026).
Pertemuan tersebut menghasilkan kebijakan yang membuat Jember benar-benar menjadi tolok ukur seluruh kabupaten di Tapal Kuda. Yakni, menjadi pilot project BPS RI.
Kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Gus Fawait menyatakan bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Jawa Timur dan memiliki jumlah penduduk miskin yang masih cukup tinggi. Dengan begitu, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukakan verifikasi lapangan, khususnya keluarga desil 1 sejumlah 96.489 keluarga. Verifikasi lapangan difokuskan pada pengecekan keberadaan masyarakat penerima bantuan sosial untuk memastikan apakah yang bersangkutan masih hidup, telah meninggal dunia, ataupun telah berpindah domisili. Informasi tersebut sangat penting agar bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Jember juga merintis tersedianya satu data terpadu mengenai bantuan sosial sehingga dapat diketahui jenis bantuan yang telah diterima oleh masing-masing individu. Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menentukan bentuk intervensi yang diperlukan agar masyarakat mampu keluar dari kondisi kemiskinan.
“Verifikasi desil 1 dikelompokkan menjadi usia produktif di bawah 60 tahun dan usia tidak produktif, 60 tahun keatas. Selanjutnya, akan diberikan pelatihan pekerja migran untuk mereka yang produktif sehingga dapat berkontribusi di pasar kerja,” ungkapnya.
Selain itu, perhatian juga diberikan terhadap penanganan stunting, penurunan angka kematian ibu, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemerintah.
Sementara Gus Fawait menyampaikan bahwa hasil verifikasi terhadap penduduk yang meninggal dunia akan segera ditindaklanjuti melalui penerbitan surat kematian dan pembaruan administrasi kependudukan. Sementara itu, hasil verifikasi terhadap penduduk yang berpindah domisili juga akan segera diperbarui sehingga kualitas data semakin baik.
“Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember semoga dapat menjadi pertimbangan untuk perhitungan kemiskinan ,” paparnya.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pelaksanaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. DTSEN merupakan integrasi berbagai basis data sosial yang bersifat dinamis dan terus diperbarui.
“Dalam kegiatan Sensus Ekonomi 2026 mencakup variabel sosial ekonomi yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk update DTSEN. Seluruh pemerintah daerah, termasuk Jember diharapkan memberikan dukungan penuh agar tidak ada masyarakat yang terlewat dan merespons petugas Sensus Ekonomi dengan baik. “Peran RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan menjadi sangat penting dalam memastikan seluruhnya sudah didata,” terangnya.
Kepala BPS RI mengharapkan perhatian penuh terhadap capaian Sensus Ekonomi agar sesuai target. “Lakukan proses diskusi dalam pengumpulan data dengan pemkab. Hal ini dapat menjadi pilot project untuk perhitungan PDRB triwulanan,” ungkapnya.
“Kabupaten Jember akan dipersiapkan sebagai daerah percontohan dalam implementasi DTSEN dan pengembangan penyediaan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto),” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Gus Fawait menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember siap mendukung penuh penyediaan data melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan penerbitan Surat Edaran Bupati apabila diperlukan.
“Forum koordinasi rutin antara BPS dan Pemerintah Kabupaten Jember akan dilaksanakan secara berkala untuk mendukung penyediaan data statistik sektoral,” lanjutnya.
Bupati Jember siap berkomitmen untuk mendukung Sensus Ekonomi, melakukan pertemuan rutin, menyampaikan data pendukung, serta menyampaikan data hasil verval ke BPS RI, serta siap menjadi percontohan untuk PDRB triwulanan
