Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pelaksana harian (PLH) Dinas Kesehatan Koeshar Yudyarto terancam sanksi sedang hingga berat melakukan perjalan ke luar negeri tanpa ijin Bupati Jember Muhammad Fawait, Rabu (16/4/2025).
Kepala Inspektorat Jember Ratno C. Sembodo, secara regulasi setiap ASN yang bepergian pada saat jam dinas wajib mendapatkan izin dari pimpinan.
“Jangankan ke luar negeri, yang tidak masuk untuk kepentingan tertentu wajib mengajukan izin cuti, apalagi sekarang dengan regulasi TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) setiap pegawai negeri itu wajib melaporkan kinerja hariannya,”terang Ratno.
Sebagai ASN, Koeshar Yudyarto wajib mengajukan izin resmi secara berjenjang sampai kepada bupati. Jika tidak dilakukan, ada konsekuensi yang harus ditanggung yang bersangkutan.
“Pertama, dia melanggar PP nomor 94 tentang Disiplin PNS. Kedua, otomatis ada pemotongan TPP karena tidak masuk dinas tanpa keterangan,”ungkapnya.
Kata Ratno, pelanggaran disiplin yang dilakukan Koeshar Yudyarto akan dikaji oleh tim pemeriksa gabungan yang terdiri dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Pengembangan SDM, dan atasan langsung Koeshar.
“Tindakan yang dilakukan Koeshar Yudyarto merupakan pelanggaran sedang menuju berat. “Artinya, sanksi ada diantara keduanya, diantara sedang dan berat,”ucap Ratno.
Ratno mengaku baru mengetahui, jika ulah Koeshar Yudyarto berdampak pada tertundanya gaji pegawai Dinas Kesehatan. Ia menyatakan, secepatnya akan melakukan langkah-langkah mengatasi hal tersebut.
“Baru kami ketahui bahwa teman-teman di rumah sakit daerah sebagian belum mendapatkan gaji, padahal perintah bupati tegas sekali minggu kemarin sudah harus cair. Jadi ini akan kami tindaklanjuti percepatannya,”pungkasnya
