Bulukumba, LENSANUSANTARA.CO.ID – Sejumlah perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan menyatakan sikap untuk melakukan normalisasi organisasi melalui pergantian kepemimpinan di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD). Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap dinamika internal organisasi yang dinilai tidak lagi kondusif.
Pergantian pengurus dan ketua DPD HIPAKAD Sulsel dianggap penting untuk mengakhiri kekisruhan yang telah berlangsung selama lebih dari empat tahun. Upaya ini juga disebut sebagai bagian dari proses kaderisasi yang diharapkan mampu menghadirkan suasana baru, menyatukan potensi kader, dan mendorong sinergi yang positif dalam pengembangan organisasi ke depan.
H. Syarifuddin, mantan Ketua HIPAKAD Kabupaten Bulukumba yang kini dibekukan, angkat bicara mengenai situasi tersebut. Ia menilai bahwa keresahan anggota HIPAKAD di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berasal dari kepemimpinan yang dinilai tidak sesuai dengan aturan organisasi.
“Berawal dari kegelisahan anak-anak yang terlahir dari titisan darah TNI-AD yang berada dalam organisasi HIPAKAD yang tersebar pada 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan,” ujar Syarifuddin, Sabtu, 14 Juni 2025.
Ia mengungkapkan bahwa selama kepemimpinan Orva, FK sebagai Ketua DPD HIPAKAD Sulsel, terjadi pergantian pengurus di tingkat DPD maupun DPC secara tidak transparan dan tidak sesuai mekanisme. “Sejak kekacauan itu terjadi, membuat kegelisahan muncul ketika Ketua DPD HIPAKAD Sulawesi Selatan Orva, FK setiap saat lakukan pergantian pengurus sampai ke DPC yang tidak jelas, sesuai selera, telah melanggar AD/ART & PO,” katanya.
Menurut Syarifuddin, keberadaan sekretariat DPD HIPAKAD Sulsel juga tidak diketahui secara pasti, bahkan oleh pengurus DPC sendiri. “Sampai sekretariat DPD-pun tidak jelas di mana alamatnya, bahkan para DPC se-Sulawesi Selatan yang telah terbentuk ketika ditanya alamat sekretariat, jawabnya tidak tahu,” lanjutnya.
Situasi ini, katanya, telah memicu ketidaknyamanan dan perpecahan di kalangan anggota. Ia menilai bahwa organisasi justru dijalankan tidak sesuai semangat kekeluargaan dan kebersamaan yang menjadi ruh HIPAKAD.
Melalui sejumlah pertemuan virtual yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HIPAKAD bersama seluruh DPC se-Sulsel, Ketum HIPAKAD akhirnya mengeluarkan perintah agar dilakukan normalisasi organisasi di Sulawesi Selatan. Perintah tersebut termasuk di antaranya mencari figur baru untuk menggantikan Ketua DPD Sulsel dan melakukan penataan ulang struktur organisasi dari tingkat DPD hingga ke DPC.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk memulihkan kembali marwah organisasi, serta mempererat kembali solidaritas sesama anak bangsa yang memiliki latar belakang keluarga besar TNI-AD.
