Kotawaringin Barat, LENSANUSANTARA.CO.ID – Keputusan penghapusan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di SPBU 64.741.01 Lamandau Panjung memicu kekecewaan dan protes dari para sopir yang tergabung dalam Perkumpulan Paguyuban Kebersamaan, Rabu (2/7/2025).
Koordinator Lapangan Paguyuban Kebersamaan, Edi Soesilo, menyatakan bahwa keputusan pengalihan penyaluran Bio Solar ke SPBU Simpang Runtu sangat merugikan masyarakat pengguna BBM bersubsidi, khususnya para sopir angkutan harian.
“Kami sangat menyayangkan keputusan ini. Bio Solar sangat dibutuhkan untuk operasional sehari-hari, bukan untuk diperjualbelikan. Pengalihan ini menyulitkan kami yang sudah mengikuti aturan dan bahkan menyewa lahan sendiri agar tetap tertib dalam mengisi BBM,” ujar Edi.
Menurutnya, masyarakat telah berupaya memenuhi semua ketentuan, termasuk menata parkir kendaraan agar tidak mengganggu akses sekitar SPBU, terutama karena lokasi SPBU dekat dengan gerbang Lanud. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena keputusan pengalihan tetap diberlakukan.
Salah satu sopir yang hadir juga menyampaikan keluhannya. “Ini urusan perut. Kami hanya ingin bekerja dan mengisi bahan bakar untuk kebutuhan harian. Kalau disuruh pindah ke SPBU lain yang jauh, siapa yang akan menanggung ongkos dan waktu yang terbuang?” ucapnya.
Sebelumnya, perwakilan Paguyuban Kebersamaan sudah melakukan pertemuan dengan pihak manajemen SPBU Lamandau Panjung, Pertamina SBM, dan Pemerintah Daerah di kantor Pemda. Namun hasilnya dianggap belum memberikan kepastian atau solusi.
“Penjelasan dari pihak SPBU tidak memuaskan, dan dari pihak SBM Pertamina pun belum memberikan alasan yang jelas kenapa harus dialihkan ke SPBU Simpang Runtu,” tambah Edi.
Ia juga mengkritik manajemen SPBU Lamandau Panjung yang menolak memberikan keterangan kepada media tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, pengalihan ini justru membuka ruang spekulasi bahwa ada kepentingan lain yang tidak transparan.
Edi menegaskan, jika tidak ada tindak lanjut dan solusi dari pihak terkait, pihaknya siap menggelar aksi damai.
“Kami akan menunggu undangan dari pemerintah daerah seperti yang dijanjikan Asisten I dan Kabag Pemerintahan, untuk melakukan mediasi. Tapi kalau tak ada langkah nyata, kami siap turun ke jalan secara tertib,” tegasnya.
Paguyuban juga menilai alasan adanya pengetap BBM tidak relevan karena saat ini proses pengisian BBM bersubsidi telah menggunakan sistem barcode dari Pertamina, yang seharusnya dapat meminimalisir penyalahgunaan.
Mereka berharap pemerintah daerah bisa tegas menyikapi hal ini, dan tidak terus-menerus dilemparkan kepada pusat atau Pertamina tanpa ada solusi lokal yang konkret. (Firman Muliadi).
