Malang, LENSANUSANTARA.CO.ID – Wakil Bupati Malang, Dra. Hj. Lathifah Shohib, menyambut langsung kunjungan kerja Komisi IV DPR RI dalam agenda kunjungan lapangan dan diskusi di kawasan Program UPLAND (The Development of Integrated Farming System in Upland Areas) yang berlangsung di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Senin (21/7) siang.
Rombongan Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Dr. H. Azikin Solthan, M.Si, dan turut serta sejumlah anggota seperti Ir. Dwita Ria Gunadi, I.N. Adi Wiryatama, S.Sos., M.Si, Eko Wahyudi, H. Johan Rosihan, S.T., serta Bambang Purwanto, S.ST., M.H. Mereka melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Program UPLAND di Malang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah dataran tinggi melalui sistem pertanian terpadu.
Dalam sambutannya, Wabup Malang yang akrab disapa Bu Nyai Lathifah menyampaikan apresiasinya atas perhatian langsung dari Komisi IV DPR RI terhadap perkembangan sektor pertanian di daerah.
“Kunjungan ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan nyata kepada kami di daerah. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menghasilkan rekomendasi strategis bagi keberlanjutan UPLAND Project di Kabupaten Malang,” ujar Wabup Malang.
Program UPLAND sendiri telah berjalan selama lima tahun dan telah mencakup tiga desa utama, yaitu Desa Pujon Kidul dan Desa Ngabab di Kecamatan Pujon, serta Desa Purworejo di Kecamatan Ngantang. Tahun ini, dua desa tambahan, yakni Desa Tawangsari (Pujon) dan Desa Banjarejo (Ngantang) juga turut bergabung sebagai penerima manfaat, menjadikan totalnya lima desa.
Komoditas unggulan yang dikembangkan adalah bawang merah varietas Batu Ijo. Produksi rata-rata mencapai 10–12 ton per hektare, menghasilkan pendapatan petani sekitar Rp230 juta hingga Rp276 juta per hektare. Program ini juga turut didukung hibah senilai Rp57,18 miliar, dengan realisasi reimbursement hingga Juni 2025 mencapai Rp39,07 miliar atau 68 persen.
Dalam paparannya, Wabup menjelaskan bahwa realisasi UPLAND meliputi pembangunan embung, jalan usaha tani, sistem irigasi perpipaan, gudang pasca panen, serta pengadaan alat dan mesin pertanian. Termasuk di dalamnya sarana produksi seperti pupuk, benih, dan alat transportasi hasil panen.
Tak hanya infrastruktur, program ini juga memperkuat kelembagaan petani. Total ada 5 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), 22 Kelompok Tani (Poktan), dan 3 Kelompok Wanita Tani (KWT) yang terlibat. Adapun jumlah penerima manfaat meliputi 1.254 rumah tangga petani, 1.122 anggota kelompok, serta 2.845 penerima manfaat tidak langsung seperti wanita dan pemuda tani.
“Kesuksesan program ini tentu tidak lepas dari sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah, serta para stakeholder lainnya,” tambah Wabup.
Komisi IV DPR RI melalui Ketua Rombongan, Dr. Azikin Solthan, mengapresiasi langkah-langkah nyata Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan program UPLAND.
“Program seperti ini harus terus mendapat dukungan lintas sektor, baik dari sisi anggaran, pendampingan teknis, maupun evaluasi rutin agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tuturnya.
Diskusi dan kunjungan ini menjadi ajang penyampaian berbagai capaian, tantangan, dan kebutuhan di lapangan secara langsung kepada para pemangku kebijakan di pusat. Harapannya, pelaksanaan program UPLAND di Kabupaten Malang bisa lebih optimal dan berkelanjutan, serta menjadi model bagi wilayah dataran tinggi lainnya di Indonesia.
