Jember, LENSANUSANTARA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Jember menghadapi tantangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan signifikan, Rabu (8/10/2025).
Penurunan dana transfer ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Jember, tetapi juga dialami oleh seluruh kabupaten dan kota di Indonesia,” kata Bupati Jember, Muhammad Fawait.
Meski demikian, pemerintah pusat berupaya memberikan solusi dengan menyediakan program-program bantuan seperti Bantuan Presiden (Banpres) dan lainnya. Gus Fawait berharap, bantuan-bantuan ini dapat menjadi kompensasi atas berkurangnya dana transfer.
“Insyaallah saya akan berupaya kalaupun DAK sama DAU berkurang tapi bantuan-bantuan seperti Banpres yang turun ke Jember akan semakin besar,” katanya.
Gus Fawait mencontohkan, pembangunan fisik gedung sekolah di Jember tombolnya besar pada tahun ini. Ia meyakini, alokasi tersebut akan semakin meningkat di tahun depan.
“Tahun depan saya pikir tambah besar lagi, sehingga penurunan DAU dan DAK mudah-mudahan tidak berpengaruh terlalu signifikan untuk Kabupaten,” paparnya.
Sementara Ketua DPRD Jember, Ahmad Halim, mengungkapkan bahwa penurunan dana transfer ini harus dijawab dengan inovasi dan efisiensi. Pemkab dituntut mencari cara cerdas menjaga stabilitas keuangan daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah bisa lebih kreatif mengelola APBD agar belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” kata Halim.
Menurutnya, penurunan dana transfer bukan hanya terjadi di Jember, melainkan hampir di seluruh daerah di Indonesia. Jember sendiri diproyeksikan mengalami penurunan sekitar Rp270 miliar.
“Kalau tahun sebelumnya APBD kita sekitar Rp4,9 triliun, tahun 2026 diperkirakan hanya sekitar Rp4,7 triliun. Ini akibat pemotongan dana transfer dari pusat,” ujarnya.
Halim menegaskan bahwa kebijakan pengurangan dana ini bersifat nasional. Kabupaten tetangga seperti Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi juga mengalami pengurangan dengan besaran berbeda.
“Bahkan DKI Jakarta pun mengalami penurunan sekitar Rp17 triliun. Artinya, kebijakan ini berlaku merata di seluruh Indonesia,” jelasnya menambahkan.
Menurut Halim, sebagai langkah antisipasi, DPRD dan Pemkab Jember sepakat untuk memperketat pos belanja yang dianggap kurang prioritas. Fokus diarahkan pada belanja pembangunan dan kebutuhan dasar masyarakat.
“Belanja operasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dievaluasi ulang agar efisien tanpa menghambat pelayanan,” terangnya.
Pembahasan APBD 2026 sudah mulai dilakukan minggu ini. Dalam prosesnya, pihak legislatif dan eksekutif berupaya mencari keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal.
“Kreativitas dan efisiensi menjadi kunci agar Jember tetap bisa tumbuh meski dengan keterbatasan anggaran,” tegas Ketua DPRD Jember.
