‎Audensi Terkait MBG di Banjarnegara, Ketua DPC LSM Harimau: Selain Menu Tidak Layak, Ada Dugaan Permainan Anggaran‎

‎

‎Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Ratusan Lembaga Swadaya Masyarakat Harapan Indonesia Maju (LSM Harimau) DPC Kabupaten Banjarnegara, mendatangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dengan agenda audensi terkait banyaknya temuan tentang program Makan Makanan Bergizi (MBG), seperti tidak layaknya makanan yang diberikan kepada para siswa hingga dugaan adanya permainan anggaran.
‎
‎Selain dihadiri Ketua DPC LSM Harimau serta jajaran, dalam audensi tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Anas Hidayat, Ketua Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Banjarnegara Irma Lusita, perwakilan SPPG, Yayasan atau suplier juga hadir Kepala Kesbangpol.
‎
‎Audensi yang  berjalan sekitar tiga jam tersebut, LSM Harimau mempertanyakan  tentang jalannya program MBG di Banjarnegara yang dianggap carut marut dan juga syarat akan adanya indikasi monopoli anggaran.
‎
‎ “Ada tujuh poin yang kita bawa dalam audensi tadi, setiap poin kita ada tiga pertanyaan, salah satunya temuan menu di SPPG Danakerta dan dari Yayasan bilang akan memperbaiki, memang ada unsur gizinya, tapi makanan sangat tidak layak diberikan ke anak, dan kalau hari ini tidak di respon kita akan menyatakan pendapat di muka umum dengan skala besar mungkin di Kantor Bupati dan Dewan,” ungkap Ketua DPC LSM Harimau Banjarnegara, Prakas, Kamis, (9/10/2025).
‎
‎Prakas juga menegaskan, selain temuan menu yang tidak layak, LSM Harimau juga menemukan adanya dugaan permainan anggaran.
‎
‎”Dari LSM Harimau ada temuan terkait dugaan permainan anggaran, cuma tadi dugaan itu dijawab yang mengatakan anggaran untuk kelas Paud, kelas 1 sampai 3 Rp 8000, terus kelas 4 sampai SMP Rp 10.000, terkait audensi tadi saya cukup puas, tapi kok nanti hasilnya tidak sesuai kita tetap akan melakukan aksi memberikan pendapat di muka umum,” tegas Prakas.
‎
‎Sementara menurut Ketua DPRD Banjarnegara Anas Hidayat saya ditemui usai audensi menjelaskan dengan dibentuknya sebuah Satgas MBG, kedepan dalam memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak bisa terukur dan tertata.
‎
‎”Ini kan perusahaan besar, jadi melibatkan semua komponen, jadi dari DPRD pun setelah adanya Satgas terbentuk bisa terukur kinerjanya, dan karena banyaknya jumlah dapur yang belum terbangun di Kabupaten Banjarnegara, mungkin ada teman-teman yang perduli dengan program Pemerintah Pusat bisa ikut, agar penerima manfaat bisa mendapatkan sesuai porsinya,” ungkap Anas.
‎
‎Ditanya terkait menu yang banyak ditemukan tidak layak, Anas menambahkan,” Karena ini awal percepatan, mungkin banyak penyesuaian di masing-masing dapur, dari Komisi IV sendiri juga sudah beberapa kunjungan, tetapi belum bisa komunikasi karena belum ada penataan seperti sekarang yang sudah ada Satgasnya ini, jadi moga setelah ini bisa jadi keren lagi,” tambahnya.
‎
‎Masih dilokasi yang sama, Koordinator BGN Wilayah Banjarnegara Irma Lusita saat dimintai tanggapan terkait audensi tersebut berharap kedepan akan ada pembenahan terkait kelayakan menu yang disajikan.
‎
‎”Semoga setelah audensi ini, bisa menjadi bahan evaluasi, agar kedepannya bisa memberikan MBG berkualitas jadi lebih baik,” ungkap Irma.
‎
‎Ditanya tentang keterbukaan MBG yang saat ini dianggap masih minim, Irma membeberkan,”Hari ini kan masuk dalam tahap percepatan, yang lain percepatan dapur sudah 100 dapur, di Banjarnegara baru 20 istilahnya gitu, jadi mungkin informasi itu tersebarnya tidak seluas daerah lain, maka saya berupaya setiap SPPG punya akun sosial media, dan terkait menu yang kurang layak saya sampaikan mohon maaf kepada masyarakat, kami berupaya kedepan tidak ada lagi hal-hal seperti itu lagi,” pungkas Irma. (Gunawan).
‎
‎
‎
‎