‎Sarasehan Publik bersama Bupati Banjarnegara, Mawing Gosso: Pemerintah Jangan Egois Dalam Membangun Daerah

‎
‎Banjarnegara, LENSANUSANTARA.CO.ID – Dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana – Wachid Jumali, masyarakat yang tergabung dalam Forum Demokrasi Banjarnegara (FORDEMBARA) mengadakan Refleksi Kinerja Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan program unggulan dan inovasi PAD.
‎
‎Kegiatan sarasehan atau diskusi yang dilaksanakan di Pendopo Dipayuda Adigraha dimulai pukul 21.00 WIB hingga tengah malam itu, juga dihadiri Setda Indarto, anggota DPRD, Kepala OPD, Ormas, Aktivis, LSM, BEM hingga tokoh masyarakat tersebut, membahas beberapa persoalan yang saat ini terjadi Banjarnegara, seperti sampah, Pendidikan, Infrastruktur, tambang juga mengkritik kinerja Bupati dan Wakil Bupati yang selama ini dianggap belum memenuhi janji politiknya.
‎
‎Menurut Pembina FORDEMBARA yang juga salah satu aktivis Banjarnegara Mawing Gosso kepada lensanusantara.co.id menyampaikan, dalam membangun Daerah, Pemerintah tidak boleh egois, dirinya berharap agar melibatkan masyarakat demi mendapatkan output yang di inginkan.
‎
‎”Pertama saya terimakasih kepada Pemerintah Daerah yang menyambut baik apa yang akan disuarakan oleh teman-teman aktivis malam ini yang juga mempunyai tanggung jawab untuk tercapainya suatu program outputnya yaitu Banjarnegara maju, tapi yang tidak salah penting adalah Pemerintah tidak boleh egois, artinya masyarakat harus dilibatkan, dikasih pajak dulu, arahnya apa sih RPJMD nya, supaya bisa menempatkan diri tentang kebijakan Bupati bagaimana, tapi selama rakyat tidak dilibatkan ya ibarat kebijakan ke Selatan rakyatnya ke Barat,” jelas Mawing, Jumat, (18/10/2025).
‎
‎Mawing juga mengungkapkan, dalam menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah diharap jangan memakai pola Formalitas semata.
‎
‎”Pola Formalitas itu menjebak, jika kita kroyok bareng-bareng seperti elemen masyarakat dilibatkan, stakeholder dilibatkan, tidak susah Banjarnegara bisa maju, sehingga bisa memacu PAD, makanya saya bilang jangan memakai pola Formalitas yang isinya jebakan, misalnya saat melakukan koreksi, bagaimana kita mendongkrak retribusi tambang misalnya, dan tadi disampaikan ada kenaikan signifikan, dari Rp 200 kita menjadi Rp 1,6 miliar, luar biasa menurut saya tinggal sektor lain yang akan kita kritisi dan kaji,” ungkap Mawing.
‎
‎Ditanya kepuasan jawaban Bupati dalam diskusi tersebut, Mawing mengatakan,” itu yang akan kita follow up, dalam forum-forum diskusi kepada OPD terkait, jadi jangan mendengarkan saja disini, kebijakan Bupati jelas, tapi nanti kita lihat bagaimana teknisnya pelaksanan di OPD seperti apa mereka,” tambahnya.
‎
‎Menanggapi diskusi atau sarasehan tersebut, Bupati Amalia saat di temui usai acara merasa senang dengan masukan yang diberikan oleh para aktivis yang dianggap mempunyai misi sama yaitu membangun Banjarnegara.
‎
‎”Malam ini kami merasa senang, karena rekan-rekan para aktivis maupun lainnya tadi memberikan masukan, karena ketika ada rasa membangun Banjarnegara, berarti semua ingin lebih baik,harapan kami juga setelah ini semua bisa ditindak lanjuti, saya tidak hanya duduk-duduk saja disini, harapan saya apa yang disampaikan tadi bisa ditindak lanjuti,” ungkap Amalia.
‎
‎Mengenai apakah ada target khusus untuk memenuhi beberapa masukan para aktivis dalam diskusi tersebut, Bupati Amalia menyampaikan harus sesuai RPJMD yang sudah ada.
‎
‎”Kalau memang target itu selaras dengan RPJMD kami, tentu akan menjadi saran berarti dan menjadi masukan luar biasa untuk teman-teman OPD, tapi kalau bukan prioritas ya kami tampung dulu, dan kita kerjakan setelah PR pertama kami selesai, karena saat ini yang jelas kota utamakan Pendidikan, Kesehatan, dan karena janji politik kami Infrastruktur ya kami juga kesitu dulu, yang lain juga prioritas tapi ada batasnya,” tegas Amalia.
‎
‎Sementara menurut Kepala BPPKAD Aditya Agus Satria M.Ec.Dev., MA, Ak, CA saat ditanya perkembangan PAD Banjarnegara mengungkapkan, bahwa hanya DAU tidak terikat yang mengalami kenaikan.
‎
‎”Hanya DAU tidak terikat yang mengalami kenaikan sekitar Rp 79 miliar, tetapi lain turun, jadi secara agregat kita mengalami penurunan dari 2025 dan 2026 kita turun Rp 165 miliar, ini sangat signifikan tapi kita masih baik dibandingkan Daerah lain yang mengalami penurunan hingga Rp 300 miliar, propinsi juga turun Rp 1,6 triliun,” beber Adit.
‎
‎Masih kata Adit,” 2026 PAD naik, untuk sumbernya kita optimalisasi di sistem pajak, kemudian optimali obyek pajak lainnya, salah satunya tambang, pertengahan 2025 ini industri tambang mulai merangkak naik itu kita optimalkan, pengawasan dan pemeriksaan jalan terus, itu yang akan jadi obyek pajak andalan kita, terus Pariwisata sudah bagus, karena dari Dieng aja mencapai Rp 30 miliar, itu sudah optimal, tapi kita akan mengambil langkah di wisata Dieng untuk pengembangan agar bisa naik lagi,” pungkas Adit. (Gunawan).
‎
‎