Rembang, LENSANUSANTARA.CO.ID – Forum Satu Data Kabupaten Rembang Semester II Tahun 2025 telah digelar di Pendopo Museum RA Kartini Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, serta pengelolaan data lintas sektor.
Bupati Rembang, Harno, menekankan pentingnya sinkronisasi data untuk memastikan keakuratan dan keamanan data, terutama terkait penerima manfaat.
Kepala Dinkominfo Rembang, Gantiarto, menambahkan bahwa forum ini menjadi wadah penting untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya data akurat sebagai pilar perencanaan pembangunan daerah. Dinkominfo Rembang juga telah menyelenggarakan tahapan pengelolaan data secara maksimal melalui portal E-Walidata
Dalam sambutannya Ketua DPRD Rembang Abdul Rouf mengajak kepada OPD, Pak Camat lebih paham terkait data, teman teman untuk selalu belajar dan belajar. Hari ini kita jadikan pelajaran untuk hari esok, saya yakin keberkahan kedepan akan lebih maju, lebih maju dan lebih maju.
Klau bahasanya pak Mardi ‘Telo digawe kripik, Soyo tuo, Soyo apik'( luang dibuat sedikit, semakin tua semakin baik),”tutur ketua DPRD Rembang yang juga politikus partai PPP ini. Kamis (30/10/2025)
Menurut Abdul Rouf, APBD itu adalah penjabaran dari RKPD, sedangkan RKPD penjabaran dari RPJMD ini masalah yang sangat penting. Karena menyangkut terhadap hidup masyarakat Se- Kabupaten Rembang.
APBD merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut hidup orang Se- Kabupaten Rembang. “Menurutnya, APBD itu suatu kebijakan pemerintah kabupaten Rembang, oleh karena itu penting perlu direncanakan dengan baik,” terangnya
Rencana itu bisa baik dan bisa maksimal itu berbasis data yang real, data sing tenanan (yang benar red) di masyarakat. Untuk validasi data yang real harus betul betul di perlukan sinkronisasi data,” jelasnya
Ia menambahkan kadang kadang data A berbeda dengan data B. Pengalaman saya sewaktu menjadi kepala desa, sampai sekarang menurut saya yang menjadi masalah itu data. “Saya dimarahi tetangga itu gara gara data, sehingga saya sangat sedih sekali apabila di kabupaten Rembang tidak ada data yang jelas, data harus jelas sampai ditingkat Kabupaten, sehingga datanya betul betul valid dan real,” tuturnya
DPRD diawali dari reses, usulan masyarakat yang betul betul real, jadi tugas kami menerima aspirasi masyarakat. Nanti kita usulkan di pembahasan, setelah itu ada keputusan.
